10 May 2019, 16:10 WIB

Anies Konsultasi ke KPK untuk Cabut Izin Palyja


Ferdian Ananda Majni | Megapolitan

MI/Susanto
 MI/Susanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta akan berkonsultasi ke KPK terkait swastanisasi air atas dasar laporan masyarakat. Nantinya akan dipaparkan proses yang telah dilakukan otoritas yang bertanggung jawab terkait swastanisasi air tersebut

"Jadi Tim Tata Kelola Air ada pertemuan dengan KPK didasarkan undangan dari KPK menyangkut ada laporan msyarakat," kata Anies di Jakarta Selatan, Jumat (10/5)

Anies berencana mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

"Kemudian kita berkepentingan, saya sampaikan kepada tim tata kelola air ini proses pengambil alihan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara dan tidak merugikan kepentingan umum. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, karena itu konsultasi kepada KPK," sebutnya.

Baca juga: Pengelolaan Air Jakarta, Anies Sebut PT PALYJA tidak Koorperatif

Sejauh ini, Anies mengaku PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) tidak kooperatif terhadap pengelolaan air. Pasalnya hanya PT Aetra Air Jakarta yang sudah menyepakati Head of Agreement (HoA) pengalihan pengelolaan air.

"HOA sendiri sejauh ini Aetra sudah bersepakat dan penandatangan dengan PDAM. Yang tidak bersahabat dan tidak menunjukkan etika tidak baik adalah Palyja," terangnya.

Terkait kemungkinan dikenakan sanksi dari Pemprov DKI atau pencabutan izin, Anies menyebut keputusan itu akan diambil setelah berkonsultasi dengan KPK. "Justru itu nanti dibicarakan dengan KPK," lanjutnya.

Sementara itu, Dirut PAM Jaya DKI Jakarta Priyatno Bambang mengatakan pihaknya telah siap memaparkan proses yang telah dilakukan terkait swastanisasi air.

"Besok iya (ke KPK). Nanti dijelasin dari tim evaluasi rekomendasi yang kemarin gimana. Prosesnya yang sekarang seperti apa," pungkasnya

Selanjutnya, pihaknya akan meminta rekomendasi dari KPK terkait proses yang sedang bergulir saat ini. (OL-4)

BERITA TERKAIT