25 April 2019, 19:35 WIB

Pemprov DKI Bantah tak Terbuka soal Informasi Publik


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Ist
 Ist
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Atikah Nur Rahmania

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi atas nilai rapor merah yang diberikan dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Atikah Nur Rahmania mengatakan pihaknya telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berdasarkan regulasi UU nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubenur nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Pemprov DKI telah memiliki beberapa portal situs yang bisa diakses masyarakat dengan tujuan mencari informasi mengenai kebijakan Pemprov DKI. Situs tersebut di antaranya http://ppid.jakarta.go.id dan http://jakarta.go.id. Situs tersebut selalu dimutakhirkan secara berkala.

Baca juga: AJI Nilai Buruk Bagi Keterbukaan Informasi Pemprov DKI

"Hal ini tentu saja telah memenuhi salah satu poin indikator riset AJI, yaitu informasi telah dipublikasikan secara proaktif (Proactive Disclosure)," kata Atikah, Kamis (25/4).

Selain itu, dalam hal ukuran langkah kelembagaan (Institutional Measures) Pemprov telah memiliki Pergub nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, Pemprov juga telah mengatur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mulai dari PPID Utama pada tingkat provinsi hingga PPID Perangkat Daerah/SKPD/UKPD.

Atikah juga memastikan pihaknya selalu merespons permintaan informasi publik dan mendata permintaan tersebut. Hingga saat ini, sudah ada 820 permohonan informasi publik yang masuk ke PPID dimana 715 permohonan telah selesai dilayani dengan sisanya 5 permohonan sedang diproses.

Terdapat 1978 informasi publik yang terdaftar di PPID Pemprov DKI dengan jumlah unduhan yang kini mencapai 403.896 unduhan.

Atikah juga mengonfirmasi bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mendapatkan permohonan informasi dari AJI.

"Berdasarkan pengecekan data permohonan informasi publik tahun 2017 - 2019 yang diregistrasi oleh PPID Provinsi DKI Jakarta pada Sistem Informasi PPID (SI PPID), tidak diditemukan adanya permohonan informasi publik atas nama (AJI) yang menanyakan Pergub Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memastikan kembali terkait metode pengambilan sampel riset yang dilaksanakan oleh AJI dalam mengukur penerapan KIP di Pemprov DKI," tegasnya.

Baca juga: Pelaku Tabrakan Maut di Saharjo belum Dapat Diperiksa

Atikah juga menambahkan KIP Pemprov DKI pada akhir tahun 2018 telah mendapat monitoring dan evaluasi yang oleh Komisi Informasi RI terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada seluruh Badan Publik termasuk Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut menempatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam kategori Pemerintahan Daerah yang “INFORMATIF” bersama Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Barat.

Penilaian Komisi Informasi RI tersebut didasarkan kepada empat indikator yaitu, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pengembangan website informasi publik.(OL-6)

BERITA TERKAIT