25 April 2019, 18:50 WIB

AJI Nilai Buruk Bagi Keterbukaan Informasi Pemprov DKI


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Ist
 Ist
Kantor Pemprov DKI Jakarta

ALIANSI Jurnalis Indonesia (AJI) memberikan penilaian buruk terhadap keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti AJI Mawa Kresna menjelaskan penilaian itu diberikan berdasarkan pada tiga penilaian yang dilakukan, yakni 'proactive disclosure' atau keterbukaan yang proaktif terhadap informasi, 'institutional measures' atau ukuran langkah kelembagaan dalam keterbukaan informasi, dan 'processing request' atau respons terhadap permohonan informasi.

"Pertama soal 'proactive disclosure' apakah lembaga membuka infomasi siapa yang bertanggung jawab, apakah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ada, kontaknya ada. Di Pemprov DKI tidak sepenuhnya komplet juga, ternyata tidak ada patokan siapa yang bertanggung jawab," kata Kresna di Jakarta, Kamis (25/4).

Baca juga: Pergub Perluasan Pembebasan PBB Harus Dibatalkan

Di indikator pertama ini, Pemprov DKI mendapat rapor kuning dengan skala nilai 33 hingga 66. Kemudian, indikator 'institutional measures', Kresna mengukur bagaimana penerapan pemenuhan hak publik atas informasi serta pengawasan oleh lembaga pengawas. Pemprov DKI mendapat rapor merah karena nilainya di bawah 33.

"Patokannya adalah ada tidaknya petugasnya yang jaga di sana. Siapa yang bertanggung jawab juga kami tidak dapat itu," ujar Kresna.

Terakhir, indikator 'processing request'. Indikator itu mengukur respons dan tindaklanjut atas permohonan informasi. Kresna dan timnya mencoba meminta salinan peraturan gubernur, namun tak dilayani sama sekali. DKI kembali dapat rapor merah dalam indikator itu.

"Kami mendapat konfirmasi, tidak ada (dapat) respons. Undang-undangnya itu di peraturan 10 hari, plus 7," ujar dia.

Penilaian itu, dilakukan dalam rangka evaluasi keterbukaan informasi publik seperti diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2008. "Jadi kami ingin melihat penerapan UU Keterbukaan Publik setelah lebih dari 10 tahun berjalan," ujar Kresna.

Kritik itu tak hanya dilayangkan bagi instansi terkait seperti Pemprov DKI tetapi juga Komisi Informasi Pusat yang bertanggung jawab mengawasi keterbukaan informasi publik.(OL-6)

BERITA TERKAIT