24 April 2019, 15:25 WIB

Komisi II: Pemisahan Pemilu Terkendala Regulasi


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Achmad Baidowi

ANGGOTA Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai wacana pemisahan pemilu Presiden, DPR, DPD dengan pemilihan kepala daerah dan DPRD memiliki kendala hukum. Pasalnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilkada adalah bukanlah pemilu dan pembiayaannya juga berasal dari Pemerintah Daerah.

"Maka usulan pemecahan pelaksanaan pemilu ini juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK. Maka untuk mengubah putusan MK tersebut perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu," kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/4).

Baca juga: Agar Efektif, Perludem Usul Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah

Pun demikian, ia sepakat perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu, dilakukan meperbaiki sistem pemilu pascapemilu serentak 2019.

“Kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa dasar usul revisi Undang-Undang ini di antaranya pelaksanaan Pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7/2017 sehingga jika ingin mengubah sistem serentak dalam pemilu maka perlu mengubah Undang-Undangnya terlebih dahulu.

"Saat menyusun RUU Pemilu pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak termasuk penggugat untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Jika ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, ia mengatakan ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu. “Namun, keterangan para penggugat di hadapan pansus tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu: Jurdil2019 Selewengkan Akreditasi dan Tidak Netral

Menurutnya, faktor lain seperti adanya petugas KPPS yang meninggal juga menjadi dasar adanya usulan revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menilai, para petugas yang meninggal seharusnya sudah diasuransikan dari awal.

"Adapun ketentuan pembayaran premi diatur bersama pemerintah (Kemenkeu). Karena kami menyadari tugas berat mereka yang harus melaksanakan tugasnya dalam satu hari penuh," pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT