Pemerintah Segera Rampungkan Draf Perpres Mobil Listrik


Penulis: Satria Sakti Utama - 23 April 2019, 18:33 WIB
Antara/Muhammad Iqbal
 Antara/Muhammad Iqbal
 Pelajar berada di Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat kunjungan di Puspiptek

MULAi beroperasinya mobil listrik di Indonesia pun direspons cepat oleh pemerintah dengan menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik.

Sebelumnya perusahaan transportasi Blue Bird telah meresmikan penggunaan armada taksi bertenaga listrik pada Senin (22/4). Langkah ini seperti menyentil pemerintah yang terkesan lamban merilis peraturan penggunaan mobil listrik.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (Kementerian ESDM) Agus Cahyono Adi mengaku draf Perpres mobil listrik telah disepakati dan segera dikirim ke Presiden Joko Widodo.

Namun, finalisasinya saat ini di tangan Kementerian Kordinator bidang Kemaritima (Menko Kemaritiman).

"Dalam rapat koordinasi di Menko Maritim sudah ada rumusan yang disepakati. Secara substansi sudah selesai dan untuk proses finalisasi legal drafting-nya di Menko Kemaritiman," ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (23/4).

Baca juga : Bluebird dan Silverbird Kini Punya Armada Mobil Listrik

Perpres mobil listrik nantinya akan mengatur perihal mekanisme produksi, aturan pajak, hingga target produksi mobil listrik.

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan insentif fiskal berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 0% untuk mobil listrik.

Di sisi lain, pengamat transportasi Joko Setyowarno berharap Perpres mobil listrik tidak hanya fokus dalam aturan terkait penggunaan kendaraan pada kalangan pribadi.

Menurutnya, pemerintah dinilai harus fokus dalam pengadaan transportasi umum bertenaga listrik.

"Kalau hanya menambah mobil untuk pribadi, ya tetap macet. Pemerintah harusnya melihat kendaraan listrik ini untuk transportasi massal karena ramah lingkungan. Bangun infrastruktur dengan lebih banyak agar tidak seperti angkutan Bahan Bakar Gas (BBG) sebelumnya yang harus isi di Pulogadung," kata Joko. (OL-8)

BERITA TERKAIT