Kembali Merajut Kebangsaan


Penulis: Ari Susanto Ketua DPP IMM, Direktur Litbang Pundi - 23 April 2019, 05:30 WIB
MI/Duta
 MI/Duta
Ilustrasi

PASCAPILPRES dan pileg para tim pemenangan calon presiden (capres), simpatisan, pendukung, atau pemilihnya sibuk mengunggah foto dan video hasil pilpres di media sosial. Mereka asyik membuat keributan lewat media daring yang sesungguhnya hanyalah ilusi (semu).

Perilaku mengunggah (posting) merupakan respons reaktif atas ketidakterimaan pada penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan lembaga-lembaga survei nasional yang disiarkan pada kanal televisi nasional dan situs daring. Hasil quick count menjadi pukulan dan kenyataan pahit bagi pasangan capres dengan hasil perolehan persentase suara lebih rendah dari lawan, yakni pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno.

Sebaliknya, menjadi pertanda baik dan menguntungkan bagi pasangan capres dengan perolehan hasil persentase suara yang unggul, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hasil dari metode quick count telah berhasil menciptakan pengetahuan baru dan menarasikan kepada publik, siapa capres pemenang.

Quick count merupakan perkawinan antara ilmu dan teknologi informasi. Berkat kemajuan ilmu dan teknologi informasi itulah, prediksi perolehan suara nasional dengan cepat dapat diketahui. Walaupun pada tataran hanya memprediksi, kita harus menghargai metode ilmiah yang digunakan dalam metode hitung cepat ini. Selama ini, sejak metode quick count digunakan dalam pilpres dan pilkada hasilnya telah teruji. Bahkan, tingkat kesalahan (margin of error) di bawah 0,9%.

Resistansi
Kondisi di atas sesungguhnya telah menciptakan bentuk perlawanan (resistansi). Teori sosial menerangkan bahwa bentuk perlawanan dapat dilakukan siapa saja, yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi atau dirugikan. Secara sederhana perlawanan dapat dimaknai sebagai bentuk variasi dari tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sosial, baik individu, kolektif, institusi, dan dalam setting tertentu.

Perlawanan merupakan bagian dari metode gerakan sosial. Meminjam konsep gerakan sosial Tarrow dalam Oman Sukmana (2016: 28) bahwa gerakan sosial merupakan bentuk perlawanan kolektif atas dasar solidaritas dan tujuan yang sama. Menciptakan proses interaksi yang terus-menerus dengan elite, pihak lawan, dan pihak berwenang.

Meminjam model gerakan Tarrow, maka aktor yang terlibat dalam kasus pilpres ialah tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) sebagai resisters (pihak yang melawan). Sementara itu, tim kampanye nasional (TKN) dan lembaga survei ialah pihak yang dilawan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak yang berwenang.

Dalam kasus pilpres, pola perlawanan itu dapat tergambar sebagai berikut. Pertama, perlawanan terhadap hasil quick count lembaga survei eksternal. Tindakan perlawanan ditunjukkan pada lembaga survei eksternal dengan tidak mengakui dan menolak hasil quick count eksternal. Bentuk penolakkan konkretnya, yaitu dengan mengklaim kebenaran tunggal akan hasil survei internal BPN.

Bentuk perlawanan kedua ialah dengan melakukan deklarasi kemenangan berdasarkan hasil survei internal BPN. Deklarasi kemenangan ini merupakan upaya untuk mengacaukan narasi dan opini publik yang terbangun atas hasil quick count lembaga survei eksternal bahwa capres 01 ialah pemenang dalam pilpres kali ini. Secara langusng tidak mengakui keunggulan pasangan capres 01.

Ketiga, perlawanan kolektif melalui media sosial. BPN mengonsolidasikan seluruh perangkat dari pendukung, relawan, serta simpatisannya untuk melakukan gerakan media sosial movement. Gerakan yang dibangun, seperti mengunggah foto hasil C1 di TPS yang mengunggulkan capres 02, mengunggah video kecurangan seperti narasi surat suara telah tercoblos, KPPS buka pukul 11.00 pagi, dan banyak pendukung 02 yang tidak memiliki hak pilih.

Bentuk perlawanan keempat, yaitu perlawanan dengan menghadirkan massa pendukung melalui agenda tasyakur kemenangan. Tidak hanya di media sosial, BPN juga melakukan konsolidasi gerakan massa. Pelibatan massa tertentu memiliki risiko yang besar. Jika tidak terkontrol dengan baik, akan menyulut api perlawanan fisik lebih lanjut mengakibatkan chaos (keributan).

Bentuk perlawanan yang sedemikian rupa, membuat TKN tidak tinggal diam. Dengan alasan untuk meyakinkan massa pendukung dan simpatisan, TKN melakukan perlawanan dengan melakukan deklarasi kemenangan melalui konferensi pers. TKN meyakini kebenaran hasil quick count akan sama dengan hasil real count KPU nantinya. Perlawanan telah menghadirkan perlawanan baru.

Merajut kebangsaan
Pilpres telah menghilangkan sebagian penalaran dan logika masyarakat. Konstitusi bangsa (UUD dan UU) tentang kepemiluan diabaikan. Kita terlampau semangat berapi-api ingin memenangkan pertandingan, tetapi lupa akan tata aturan dan kaidah permainan. Kondisi inilah yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

Kondisi perpolitikan di atas tidak menguntungkan kedua belah pihak. Kesimpulan yang terjadi atas kondisi tersebut hanya realitas semu, kemenangan semu. Kita lupa bahwa kunci kemenangan autentik (sesungguhnya) hanya ada di tangan KPU. Bangsa Indonesia harus sadar bahwa kemenangan sejati itu harus sesuai koridor hukum yang berlaku.

Jika kita analogikan pilpres layaknya sebuah pertandingan, tentu dalam sebuah pertandingan selalu menciptakan kalah dan menang. Kemenangan diraih saat skor akhir unggul diraih dan peluit panjang pertanda berakhirnya pertandingan. Mari energi positif bangsa digunakan untuk merajut kembali kebangsaan sembari menunggu keputusan KPU.

 

BERITA TERKAIT