22 April 2019, 23:00 WIB

Swasta Harus Diberi Ruang Mengelola Air Bersih


(E-3) | Ekonomi

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Petugas melakukan pemeriksaan di Instalasi Produksi Air PT PAM Lyonnasise Jaya (Palyja) Pejompongan

KALANGAN pengusaha menilai pihak swasta harus diberikan ruang untuk melakukan pengelolaan air bersih di dalam negeri. Dengan begitu, keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat bisa teratasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih karena anggaran pemerintah yang terbatas untuk penyediaan air. BUMN yang mendapatkan tugas dari pemerintah dalam penyediaan air juga tidak mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di banyak wilayah.

“Peran swasta perlu sekali karena anggaran pemerintah terbatas. Negara tak diabaikan karena negara yang mengeluarkan izin. Kalau swasta macam-macam, cabut izinnya. Berdasarkan UUD 45 Pasal 33 memang air dikuasai negara, tapi yang dikuasai izinnya. Ini orang mau mengusahakan air, investasi, masa dilarang,” ungkap Hariyadi, dalam keterang­annya, di Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Hariyadi, dengan masuknya pihak swasta dalam pengelolaan dan penyedia­an air bersih, bukan berarti menutup akses masyarakat dalam mendapatkan sumber air yang layak konsumsi sebab nantinya diatur ada sumber mata air yang tetap bisa diakses masyarakat.

Terkait polemik pengelolaan air bersih seperti diutarakan sejumlah LSM yang mendesak pengelolaan air bersih sepenuhnya dikelola BUMD, menurut Hariyadi, usulan itu justru menghambat realisasi pelayanan air bersih untuk masyarakat.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga mengakui APBN memang tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di dalam negeri. “Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30%, sisanya 70% diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita,” jelas dia.

Itu sebabnya, Danis pun berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. (E-3)

BERITA TERKAIT