Hasil Quick Count dan Kinerja Sektor Energi


Penulis: Pakar Ekonomi Energi dan Pertambangan UGM Fahmy Radhi - 20 April 2019, 20:38 WIB
MI/Arya Manggala
 MI/Arya Manggala
Pakar Ekonomi Energi dan Pertambangan UGM Fahmy Radhi

HASIL hitung cepat (quick count) Charta Politika, pada Rabu 17 April 2019 hingga pukul 23.28 WIB, melaporkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 54,32% suara, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 45,68% suara dalam Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.

Perolehan suara tersebut merupakan angka dari laporan yang masuk sebesar 97,9% dari total sampel tempat pemungutan suara (TPS).

Laporan Charta Politika itu mengonfirmasi beberapa lembaga survei yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), di antaranya: CSIS, Poltracking Indonesia, Indo Barometer, Litbang Kompas, dan Lingkaran Survei Indonesia.

Hasil quick count ini memang bukan hasil resmi, KPU masih akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Keyakinan Hasil Quick Count
Sebagai scholar yang pernah mengambil mata kuliah research methods and statistics (metode riset dan statistik) saat kuliah di jenjang S-1, S-2, dan S-3, saya meyakini hasil survei itu dengan tingkat keyakinan 97,5%.

Selain itu, keyakinan kemenangan Jokowi-Amin berdasarkan hasil quick count itu juga didasarkan atas hasil survei sebelumnya terkait tingkat kepuasan kinerja pasangan calon presiden petahana yang rata-rata mencapai di atas 60%.

Secara teoritis, tingkat kepuasan sebesar 60% itu akan berkorelasi positif secara signifikan terhadap tingkat keterpilihan pasangan calon petahana.

Secara empiris, korelasi itu sudah dibuktikan oleh tingkat kepuasan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu mencapai di atas 60%, sehingga  terpilih kembali pada periode 2009-2014.

Tetapi mengapa hasil seluruh survei, yang mengunggulkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketimbang Anies Baswedan saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 tidak sesuai dengan kenyataan?

Barangkali, lembaga survei saat itu tidak memasukan 'variabel pengubah' dalam model survei yang dilakukan. Pada saat itu, paling tidak ada dua variabel pengubah, yakni status tersangka Ahok yang dituduh sebagai penista agama dan adanya bagi-bagi beras menjelang coblosan Pilgub DKI.

Pemilih Jakarta, yang sebagian besar pemilih rasional, dan swing voter, mengalihkan pilihan dari Ahok sehingga Anies memenangi pilgub dengan selisih suara yang cukup signifikan. Hasil itu memang tidak sesuai dengan hasil survei dari sebagian besar lembaga survei.

Variabel pengubah itu hampir tidak terjadi pada Pilpres 2019. Kalaupun ada, efeknya tidak signifikan. Salah satu variabel pengubah yang sempat muncul dalam pilpres kali ini adalah sikap dukungan Ustaz Abdul Somad (UAS) terhadap pasangan Prabowo-Sandi.

Namun, dukungan UAS itu ternyata tidak menjadi variabel pengubah signifikan yang menyebabkan swing voter mengalihkan pilihan dari Jokowi-Amien ke Prabowo-Sandi. Variabel UAS diduga hanya menguatkan pemilih untuk tetap memilih pasangan Prabowo-Sandi.

Kinerja Sektor Energi
Salah satu variabel berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kinerja pasangan calon petahana hingga mencapai di atas 60% adalah capaian pemerintahan Jokowi di bidang energi.

Sesuai dengan Nawa Cita, pemerintahan Jokowi mencanangkan energi berkeadilan dan mewujudkan kedaulatan energi. Kebijakan itu diterapkan dengan menyediakan energi secara adil dan merata, serta harga terjangkau.

Penerapannya melalui pengurangan subsidi, penetapan kebijakan BBM satu harga, rasio elektrifikasi 100%. Sedangkan, pencapaian kedaulatan energi dilakukan dengan mengalihkan pengelolaan lahan migas dan pertambangan dari perusahaan asing ke BUMN.

Pengurangan subsidi energi dilakukan dengan mengalihkan subsidi dari konsunsi ke produksi. Pada 2014, alokasi subsidi energi mencapai Rp306,45 triliun turun drastis menjadi Rp94,5 triliun pada APBN 2018.

Pengurangan alokasi subsidi dalam APBN itu digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program penuntasan kemiskinan. Hasil dari kedua program itu dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia.

Pada 2014, kesenjangan yang ditunjukkan indeks rasio gini pada kisaran 0,41 turun menjadi 0,38. Artinya tingkat kesenjangan semakin menurun. Demikian juga dengan angka kemiskinan yang pada 2014 masih mencapai double digit sebesar 11,25% turun menjadi sebesar 9,82% pada 2018, merupakan angka kemiskinan terendah sejak 2009.

Kebijakan BBM satu harga, tidak hanya menciptakan pemerataan dan keadilan, tetapi juga memberikan multiplier effect di daerah-daerah Indonesia bagian timur.

Kebijakan ini juga mengurangi beban rakyat, utamanya rakyat Papua. Pasalnya, harga Premium di Papua selama ini bekisar antara Rp25 ribu hingga Rp100 ribu per liter. Bandingkan dengan harga Premium di Jawa hanya sebesar Rp6.450 per liter.

Hingga Triwulan III/2018, penerapan kebijakan BBM satu harga sudah mencapai 98 lokasi dari 157 lokasi, yang ditargetkan dicapai seluruh lokasi pada 2019.

Capaian rasio elektrifikasi melampaui juga target ditetapkan. Pada akhir 2017, rasio elektifikasi sudah mencapai 93,08%, lebih tinggi daripada target ditetapkan 92,75%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, pemerintah menerapkan program percepatan dengan prioritas daerah pedesaan.

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 38/2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat elektrifikasi di 2.500 desa yang belum berlistrik. Prioritas pada daerah pedesaan belum berkembang, pedesaan terpencil, pedesaan perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk.

Prioritas elektrifikasi pedesaan menunjukkan komitmen pemerintah pada rakyat di pedesaan. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir 2019 agar tidak memberatkan rakyat sebagai pelanggan.

Pemerintah juga berkomitmen kepada rakyat miskin dengan masih memberikan subsidi listrik kepada pelanggan 450W, serta 30% pelanggan 900W, yang termasuk kategori keluarga miskin dan rentan miskin.

Kebijakan kedaulatan energi diterapkan dengan mengalihkan pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Blok Rokan dari Chevron, ke Pertamina. Pengambilalihan ini akan menjadi preseden baik bagi negeri ini.

Pengambilalihan Freeport merupakan capaian kinerja yang patut diacungi jempol. Keberhasilan dalam divestasi 51% saham Freeport setelah 51 tahun merupakan wujud nyata pencapaian kedaulatan energi.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor energi, ada urgensi bagi Presiden Jokowi untuk melajutkan masa bakti periode kedua pada 2019-2024.

Tampaknya, rakyat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan untuk memilih pasangan Jokowi-Amien berdasarkan hasil quick count. (X-15)

BERITA TERKAIT