17 April 2019, 03:30 WIB

Problematik Pemungutan Suara Pendahuluan di Luar Negeri


Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant CARE Pemantau Pemilu RI di Luar Negeri | Opini

MI/Seno
 MI/Seno
Ilustrasi

HAJATAN besar Pemilu Serentak 2019 dengan segenap rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih akan memilih presiden dan calon wakil presiden serta anggota legislatif (DPD, DPR-RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) telah dimulai dengan penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan (early voting) di luar negeri untuk memilih presiden dan wakil presiden serta DPR-RI Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri).

Hajatan berlangsung antara 8-14 April 2019 dengan menggunakan 3 metode pemungutan suara, yaitu TPS luar negeri, kotak suara keliling, dan pos/surat. Menurut pemantauan Migrant CARE, metode dengan menggunakan pos/surat ialah metode yang paling digunakan untuk pemilih luar negeri dengan proporsi 40% dari DPT luar negeri.

Sementara itu, metode kotak suara keliling proporsinya 35%, sedangkan yang menggunakan TPS luar negeri hanya sekitar 25%. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri sendiri sebesar 2,06 juta. Jumlah ini hanya sekitar 30% dari total warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sebagian besar ialah pekerja migran Indonesia.

Rendahnya angka DPT luar negeri disebabkan dua faktor. Pertama, tidak maksimalnya sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih terhadap warga negara Indonesia di luar negeri oleh penyelenggara pemilu. Kedua, tidak adanya data yang akurat dan memadai mengenai keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri sehingga penyelenggara pemilu tidak memiliki acuan untuk mengakurasi DPT luar negeri.

Berulang kali warga negara Indonesia dikecewakan penyelenggara pemilu Indonesia di luar negeri dengan berbagai kerumitan aturan yang menjadi penghambat (bottle necking), tatkala mereka sudah siap sedia menjadi pemilih dalam pemilu pendahuluan. Seharusnya penyelenggara pemilu Indonesia di luar negeri memiliki sensivitas terhadap karakter-karakter pemilih di luar negeri yang berbeda dengan pemilih dalam negeri.

Di Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan, misalnya, keleluasaan mereka menjadi pemilih terbatasi dengan jam kerja/jam libur serta izin dari majikan. Dari hasil pantauan Migrant CARE di pemungutan suara pendahuluan di Hong Kong, Malaysia, dan Singapura banyak pekerja migran Indonesia tidak bisa menjalankan hak pilihnya karena antrean yang mengular, sedangkan layanan di TPS lamban sehingga mereka terpaksa pulang karena harus kembali bekerja. Hambatan lain yang dihadapi ialah penahanan dokumen oleh agen atau majikan sehingga mereka tidak bisa memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.  

Masalah lain yang terkandung dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri ialah tidak tersedianya instrumen pengawasan dan pemantauan proses pemungutan suara melalui proses kotak suara keliling dan pos/surat.

Padahal, itu untuk memastikan bahwa dua mekanisme khusus pemilih luar negeri ini tetap menjamin proses pemungutan suara yang bersandar pada prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Berdasarkan pengalaman dan temuan pemantauan Migrant CARE, sejak 2009, meski proporsi terbesar metode pemungutan suara pemilih luar negeri melalui pos dan kotak suara keliling (75%), curahan sumber daya manusia dan pembiayaan pemilu di luar negeri sebagian besar dicurahkan untuk penyelenggaraan pemungutan suara TPS LN. Itu pun kinerjanya masih harus diperbaiki.

Bahan evaluasi
Ini mengakibatkan adanya keterbatasan untuk mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap metode pemungutan suara melalui kotak suara keliling dan pos. Adanya jarak waktu antara pemungutan suara yang berakhir pada tanggal 14 April 2019 dan kegiatan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 juga membutuhkan jaminan keamanan dan kerahasiaan logistik, baik surat suara yang terpakai maupun yang tidak terpakai. Logistik hendaknya tersimpan aman, steril tanpa gangguan di wilayah akreditasi RI dengan pantauan CCTV 24 jam.

Dalam Pemilu 2009 dan 2014, sisa logistik terbesar yang tidak terpakai adalah surat suara yang kembali dari mekanisme pos/surat yang salah alamat. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi atas mekanisme pemungutan suara melalui metode pos/surat.

Kompleksitas masalah inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan yang berujung kecurigaan ketika hari-hari ini beredar kabar adanya surat suara yang telah dicoblos di Malaysia. Karena wilayah yuridiksinya berada di luar negeri, ada keterbatasan ketika penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum Indonesia ingin melakukan penyelidikan, penyidikan ataupun investigasi. Ditambah lagi dengan adanya kabar-kabar bohong (hoaks) yang beredar mengiringi penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan di luar negeri.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan di luar negeri mutlak dilakukan. Semua itu mulai dari keseriusan untuk meningkatkan kepesertaan warga negara Indonesia di luar negeri, penyederhanaan metode pemungutan suara yang mengakomodasi keberjarakan memanfaatkan teknologi informasi dengan tetap menjamin asas luber dan jurdil, serta tata cara pengawasan dan pemantauan yang tentunya tidak sama dengan kondisi di dalam negeri. Ini membutuhkan perubahan persepsi secara mendasar di kalangan penyelenggara pPemilu yang selama ini menganggap bahwa pemungutan suara pendahuluan untuk warga negera Indonesia di luar negeri hanya pemilu pelengkap.

Kesuksesan penyelenggaraan pemungutan suara pendahuluan di luar negeri, tidak hanya menjadi pembuka yang baik bagi pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019, tetapi juga bisa menampilkan wajah demokrasi Indonesia yang damai, transparan dan berintegritas di mata dunia.   

ti

 

BERITA TERKAIT