AS-Tiongkok Menuju Akhir Perang Dagang


Penulis: Tesa Oktiana Surbakti tesa@mediaindonesia.com - 29 March 2019, 03:25 WIB
(Photo by GREG BAKER / AFP)
 (Photo by GREG BAKER / AFP)
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin (C) dan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer (kanan) tiba di sebuah hotel di Beijing pada 28 Maret 2019

AMERIKA Serikat (AS) dan Tiongkok memulai perundingan putaran terakhir untuk menyelesaikan konflik dagang yang telah mengguncang perekonomian global dalam beberapa bulan belakangan.

Dua negara adidaya ekonomi itu bergerak menuju kesepakatan. Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer, dan Menteri Keuangan AS, Steven Mncuhin, diperkirakan turut hadir untuk memulai perundingan babak baru di Beijing.

Pembicaraan bilateral yang juga diikuti Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Liu He, berlangsung tidak lama setelah Tiongkok menerapkan regulasi baru yang dinilai sebagai pertanda damai.

Di lain sisi, Presiden AS Donald Trump menyuarakan keinginannya untuk segera mengadakan seremoni penandatanganan kesepakatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun, negosiasi tampaknya masih berlangsung mengingat masih banyaknya perbedaan.

Apalagi, Lighthizer kini tengah berusaha mengecilkan harapan menjelang pertemuan di Beijing, yang akan dilanjutkan dengan lebih banyak pembicaraan di Washinton pada awal April mendatang.

"Saya memang berharap, tetapi tidak terlalu berharap. Jika ada banyak hal yang dapat dicapai, berarti semua berjalan baik. Apabila tidak demikian, kami akan mencari rencana lain," ujar Lighthizer kepada National Public Radio.

Kedua negara saling melemparkan serangan tarif atas berbagai komoditas bernilai ratusan miliar dolar.

Perang dagang telah mengguncang keberlangsungan dunia usaha, termasuk sektor pertanian di kedua negara. Pekan lalu, Trump menya-rankan agar beberapa tarif harus tetap berlaku pascaterjadinya kesepakatan.

Hal itu dimaksudkan untuk memastikan janji Tiongkok. Sejauh ini, 'Negeri Panda' itu telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi keluhan yang diklaim AS.

Parlemen Tiongkok bahkan meloloskan undang-undang yang melindungi investor asing dari transfer teknologi secara paksa. Pun, PM Tiong-kok Li Keqiang menekankan kembali janjinya untuk meningkatkan hukuman bagi pelanggar hak kekayaan intelektual.

"Kami akan terus memperluas akses perusahaan asing," tegas Li dalam Forum Boao untuk Asia, sebuah pertemuan tahunan yang diselenggarakan Tiongkok.

Tidak anti-Tiongkok

Walaupun AS mengecam praktik perdagangan Tiongkok, Lighthizer menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti AS anti-Tiongkok. "Menghentikan kebijakan yang memaksa alih teknologi tidak serta-merta mencerminkan AS anti terhadap Tiongkok. Faktanya, para reformis mengatakan mereka itu pro-Tiongkok, karena membantu perekonomian," imbuh Lighthizer.

Sementara itu, para negosiator berharap dapat mengatasi perbedaan terkait beberapa isu. Di antaranya tentang subsidi Tiongkok pada perusahaan milik negara dan kebijakan membangun perusahaan Tiongkok dalam sektor-sektor strategis.

"Saat berbicara dengan pemerintah AS, terdapat indikasi kebijakan subsidi menciptakan ketidakadilan dalam lapangan permainan. Khususnya antara perusahan asing dan domestik. Hal itu pasti akan terus dinegosiasikan," tutur Wakil Presiden Dewan Bisnis AS-Tiongkok, Jacob Parker.

Ketika Li menjabarkan rencana kebijakan pemerintah periode 2019, dia tidak menyebutkan kebijakan industri kontroversial Made in China 2025. Seperti diketahui, rencana tersebut menyerukan investor domestik untuk mengambil kendali terhadap sejumlah industri strategis.

Kalangan analis memandang Tiongkok masih bertekad mendorong kemandirian dan inovasi dalam praktik perdagangan. Beberapa perusahaan teknologi asing sudah lama diblokir dari pasar Tiongkok. Sebut saja Google, Facebook, dan Amazon, yang mengalami pembatasan.(AFP/I-2)

BERITA TERKAIT