Hoaks di Lambung Kampanye Pemilu 


Penulis: Teuku Kemal Fasya Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal  Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Pengurus PW NU Aceh - 15 March 2019, 03:45 WIB
MI/Seno
 MI/Seno

KASUS kebohongan Ratna Sarumpaet pada Oktober tahun lalu, kini mulai disidangkan di PN Jaksel. Kasus ini menjadi salah satu ancaman demokrasi pada Pemilu 2019 ketika praktik hoaks telah menghunjam pikiran dan kesadaran masyarakat sehingga mendapatkan informasi sakit bahkan sesat.

Berkembangnya hoaks pada pemilu kali ini bukan lagi isu sampiran. Ia telah sampai ke sumsum elektabilitas peserta pemilu dan mengacaukan preferensi pemilih tentang siapa sesungguhnya calon pemimpin autentik, termasuk pada pemilihan presiden. 

Sebagaimana hasil survei internal, pasangan Jokowi-Amin di Jabar, penyebaran hoaks telah mematrikan keyakinan publik bahwa Jokowi memang nonmuslim (14%), beretnik Tionghoa (20%), dan membantu hantu PKI bangkit kembali (18%).

Hasil penelitian LIPI juga menunjukkan, daerah yang memiliki memori politik Islam pada masa lalu, seperti daerah bekas basis DI/TII. Aceh, Jabar, dan Banten menjadi provinsi yang paling terdampak hoaks pada pemilu kali ini. Pelumeran hoaks tidak hanya terjadi pada masyarakat bawah dan kurang pendidikan, tapi juga kelas menengah ekonomi dan kaum terdidik.

Antitesis demokrasi
Berkembangnya hoaks menjadi wujud antitesis demokrasi. Gagasan demokrasi mensyaratkan ada ruang publik dan sirkulasi opini yang sehat. Pemikir politik Jerman, Dr Angelika Klein (2011), menyebutkan pada ruang opini yang sehat, demokrasi menyemai gagasan sistem pemerintahan yang benar dalam membela orang miskin dan mereka yang tidak beruntung secara sosial-politik. Demokrasi memuaikan sebuah pemikiran tentang sistem politik yang menghancurkan feodalisme, kaisarisme, imperialisme, dan keangkuhan praetorianisme atau militerisme.

Meskipun ada kelemahan pada mekanisme dan proseduralisme demokrasi, sistem pemerintahan rakyat ini secara langsung dan berkelanjutan memungkinkan nonpolitikus profesional dan pegawai publik terpilih. Demokrasi telah menjadi sistem kekuasaan yang membuka akses bagi semua. Si miskin dan lemah bukan hanya objek, melainkan juga subjek politik yang memiliki kesempatan untuk mengelola sumber kekuasaan dan kepentingan publik. Tanpa demokrasi, tak mungkin orang biasa seperti Jokowi bisa menjadi presiden.

Maka dari itu, perkembangan hoaks menyebabkan tapak demokrasi luka-luka dan tak bisa berjalan dengan baik. Informasi yang seharusnya diterima publik sebagai kontestasi gagasan-gagasan perubahan dan kemajuan bangsa dalam kampanye dikacaukan multiplikasi hoaks. Seperti asal katanya, hocus, yang artinya menipu (to lie), mengicuh (to deceive), memfitnah dan mencemarkan nama baik (to defame), hoaks ialah wujud wicara/wacana paling buruk sebagai pesan dan informasi.

Saat ini hoaks telah masuk dalam selubung perkembangan teknologi informasi dan peradaban komunikasi kompleks, dikenal dengan istilah pascakebenaran atau post-truth. Kajian tentang post-truth telah banyak dilakukan, secara umum bermuara pada kemunduran derajat pengetahuan dan perkembangan ilmiah. Otoritas pengetahuan dan kebenaran objektif menjadi landai. Akhirnya, ia hanyut di dalam derasnya arus literasi digital.

Alih-alih publik bisa mencerna dan mengonsumsi informasi digital, yang diterima malah fakta yang membingungkan, pengabaian standar bukti dalam penalaran, dan tersebarnya kabar bohong. Salah satu dampak paradigma post-truth terlihat pada kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS. Skandal ‘informasi tanpa bukti’ masuk dalam pola komunikasi politik memengaruhi preferensi warga saat pemilu (Lee McIntyre, Post-truth, 2018).

Jeratan hukum
Di Indonesia kesadaran untuk membagi informasi palsu dalam momentum pemilu semakin menjadi. Penyebaran dan penyiaran kabar bohong berkait-kelindan dengan ujaran kebencian mudah ditemukan di media sosial seperti Whatsapp, Facebook, dan Youtube. Kegilaan informasi itu kadang disambar media mainstream, baik daring atau cetak.

Hoaks Ratna Sarumpaet dianiaya preman atau kabar tujuh kontainer surat suara telah dicoblos dari cicitan Andi Arief, mempengaruhi sense of truth pemilih. Kebohongan model itu tidak personal dan domestik, tapi memublik dan mendiskreditkan kelompok politik lain, apalagi jika telanjur dipercaya. Serdadu penyebar hoaks pasti mengetahui kematangan literasi warga yang masih lemah. Efek visual teks hoaks efektif merusak kesadaran dan sentimen pengguna media sosial.

Padahal, pengaturan tentang hoaks dan ujaran kebencian telah berlapis. Surat Edaran Kapolri No 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dan UU tentang ITE (UU No 19/2016, perubahan dari UU No 11/2008) secara gamblang mengafirmasi hoaks dan hate speech sebagai kejahatan informasi-komunikasi serius. Ancaman hukumannya pun cukup besar.

Meskipun telah banyak pelaku kejahatan hoaks dan hate speech dipenjara, termasuk Ahmad Dhani yang menista etnik Tionghoa, belum membuat kualitas komunikasi di masa kampanye pemilu semakin baik.    

Perilaku penyebaran kebencian tidak hanya dilakukan elite politik, tapi juga ‘emak-emak’ di Karawang yang melakukan kampanye hitam menuduh petahana akan melakukan pembatasan azan dan melegalisasi pernikahan sejenis jika kembali menang. Informasi seperti itu sungguh kekejian komunikasi. Tidak berangkat dari ruang antropologi masyarakat Indonesia yang santun berkomunikasi.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mereduksi perkembangan hoaks pada momentum elektoral kali ini. Pertama, maksimalkan peran pengawasan dan penindakan oleh penyelenggara pemilu. Kedua, penegakan hukum oleh aparat keamanan. Ketiga, partisipasi publik untuk tidak toleran pada pola komunikasi dusta dan kampanye busuk di ruang publik dan media sosial. 

Perspektif teologi Islam jelas menolak hoaks dan ujaran kebencian. Perilaku itu dosa besar yang sama dengan melakukan gibah, namimah, dan fitnah yang dibenci Nabi Muhammad SAW karena dosanya sama dengan memakan daging saudara sendiri.
Berkampanye bahkan hingga melewati batas mimpi dan realitas objektif masih boleh dilakukan peserta pemilu. Namun, menyebarkan hoaks dan ujuaran kebencian sama sekali tidak dibenarkan. 

Lambung demokrasi kita pasti nyeri. Serbuk-serbuk hoaks menyerang akal budi dan meracuni organ vital masyarakat dan negara sehingga menjadi pendengki dan busuk hati. Padahal, tujuan lahirnya negara ialah melindungi dan memajukan seluruh warganya untuk damai, selamat, dan sejahtera.


 

BERITA TERKAIT