12 March 2019, 20:53 WIB

PN Makassar Tolak Praperadilan Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal


Dhika Kusuma Winata | Nusantara

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe /foc.
 ANTARA FOTO/Abriawan Abhe /foc.

PENGUNGKAPAN kasus kayu ilegal sebanyak 57 kontainer di Makassar pada Januari lalu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berbuntut gugatan hukum dari sejumlah korporasi.

Namun akhirnya, setelah satu minggu bersidang, hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar Basling Sinaga, menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan korporasi terkait dengan penanganan kasus kayu ilegal tersebut.

"Kami mengapresiasi putusan hakim PN Makassar serta mendorong seluruh penyidik KLHK agar terus menegakkan keadilan, profesional, transparan, adil dan akuntabel sehingga dapat mempertanggungjawabkannnya kepada masyarakat," kata Direktu Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (12/3).

Berdasarkan gugatan yang terdaftar dengan register Nomor: 05/Pid.Pra/2019/PN.Mks itu, gugatan praperadilan dimohonkan oleh Sutarmi (CV Rizky Timber Mandiri), Toto Solehudin (CV Mevan Jaya), Suryo Egar Prasetiyo (CV Edom Artha Jaya), Budi Antoro (PT Harapan Bagot), Daniel Garden (PT Mansinam Global Mandiri), dan Thonny Sahetapy (PT Rajawali Papua Foresta).

Baca juga : 144 Kayu Gelondongan Ilegal di Aceh Diamankan

Putusan hakim dibacakan pada 11 Maret 2019.

Rasio mengatakan pascaputusan tersebut pihaknya akan lebih gencar melakukan penanganan kasus.

Ia mengatakan telah mengantisipasi perlawanan balik dari perusahaan yang diduga ikut terlibat dalam peredaran kayu ilegal tersebut.

Dalam gugatan tersebut, para pemohon meminta pengadilan menyatakan penggeledahan dan penyitaan kayu yang dilakukan KLHK tidak sah demi hukum, menyatakan surat perintah penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Undangan dan Surat Pengadilan yang ditunjuk kepada masing-masing pemohon pada tanggal 25 Januari 2019 batal demi hukum.

Kemudian, pengadilan diminta menyatakan kepemilikan barang-barang para pemohon telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, memerintahkan termohon untuk mengembalikan, melepas dan atau mengirim barang-barang milik para pemohon sesuai Nota Perusahaan.

Namun, Hakim PN Makassar menolak seluruh gugatan para pemohon (Sutarmi dan kawan-kawan) dan memutuskan tindakan termohon (KLHK) berupa pengeledahan dan penyitaan sah menurut hukum. (OL-8)

BERITA TERKAIT