04 March 2019, 07:45 WIB

Negara Minus Negarawan


Radhar Panca Dahana Budayawan | Kolom Pakar

MI/Tiyok
 MI/Tiyok

'Bila politikus berpikir tentang

pemilihan mendatang, negarawan

berpikir tentang generasi mendatang'.

 

AFORISME yang sudah ratusan tahun terkenal dari penulis, politikus, dan teolog Amerika Serikat abad 19, James Freeman Clarke, di atas dengan jelas memberi pesan kepada siapa pun, bila mana pun juga di (negeri) mana pun, bagaimana kehidupan bernegara kerap/akan dilanda krisis yang berat bila ia tidak berhasil melahirkan seorang negarawan.

Hidup bernegara pun, yang di banyak kalangan-–bahkan di kalangan politik sendiri--direduksi pemahamannya menjadi kehidupan berpolitik, kemudian dikuasai oleh kerja-kerja juga manuver-–yang sering tricky, manipulatif, bahkan kriminal--dari kaum politikus dengan intensi sempit dan oportunistik melulu untuk memenuhi syahwat kekuasaan.

Makna 'politik' tidak lagi berpondasi pada idea-idea awalnya untuk menciptakan orde demi membangun manusia yang mampu merealisasi kebahagiaannya. Namun, semata dimaknai sebagai upaya merebut kekuasaan.

Merebut posisi untuk mendapatkan 'kebahagiaan' personal atau komunal (sektarian) ketimbang kebahagiaan nasional atau universal. Apa yang disebut terakhir lebih banyak digunakan atau dimanipulasi sebagai pre-text atau apologi negatif bagi tujuan yang lebih dahulu.

Apa yang diproposisi di atas, secara jujur harus kita akui, saat ini berkembang juga dalam kehidupan bernegara (baca: berpolitik) di negeri kita, terutama di waktu-waktu belakangan ini. Kita bersama paham, bukan saja keluhan dan kecemasan meluas ke seluruh negeri atas praktik berpolitik yang kasar, mulai gaya, taktik-strategi, hingga penggunaan cara-cara memanfaatkan massa, dan terutama, penggunaan bahasa diplomasi, termasuk retorika, yang kasar hingga merendahkan adab bangsa, bahkan dirinya sendiri.

Pemosisian kubu-kubu yang berkontestasi dalam pesta politik 'demokratis' saat ini, lebih jauh lagi, tidak melihat kompetisi politik sebagai sebuah persaingan wajar untuk mendapatkan puncak 'kebaikan dan kebenaran' yang akhirnya menghasilkan maslahat optimum bagi kepentingan publik.

Namun, sebagian menganggapnya sebagai sebuah 'perang' dengan 'kebaikan dan kebenaran' satu pihak bersifat mutlak (seolah ia ialah kebenaran langit yang suci) dan wajib diperjuangkan dengan cara apa pun untuk menaklukan 'kebenaran' pihak lain yang--dianggapnya--'satanik'.

Di titik inilah sesungguhnya kualitas kehidupan bernegara kita, berpolitik khususnya, mengalami degradasi tajam dalam kualitas, terutama pada pondasi keadaban atau budayanya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak hingga pada taraf 'memutlakkan' kebenaran subjektifnya sendiri (saya menyebutnya preferensial), bukan hanya merendahkan akal sehat, melainkan juga menghancurkannya.

Akan tetapi, dengan kelicinan retorik yang mengelabui, destruksi akal sehat itu yang justru diklaim sebagai 'akal sehat', dengan secara tragis media sosial sukses mendiseminasi kebenaran--sungsang itu dalam kemasan kebenaran--sejati. Maka dari itu, adab-budaya (politik) yang memang secara alamiah semestinya dibangun oleh akal-sehat yang sejati pun menjadi fake (keliru) bahkan merusak, diri sendiri, para pelaku dan konstituennya.

Dalam situasi yang bisa menjadi awal atau sebab dari sandyakala kehidupan politik (bahkan negara) Indonesia itu, politikus yang nonvisioner dan sekadar mengejar tujuan-tujuan oportunistik merajalela serta menjadi sebab matinya benih-benih kegemilangan masa depan bangsa, yang belakangan kian banyak disuarakan hampir secara obsesif, bahkan sebagiannya ilusif.

Bila seorang negarawan tidak segera hadir, kecemasan umum yang meruyak akan terjadi segregasi bangsa hingga proyek balkanisasi negeri, seperti mendapat alasan yang kuat. Padahal kita tahu, tantangan masa kini yang tidak lebih ringan--jika tidak bisa dibilang lebih berat--ketimbang masa kemerdekaan dulu, membutuhkan lebih dari satu, dua atau tiga negarawan. Seperti dahulu kita pernah memilikinya.

 

Negarawan itu, dulu

Kata 'dahulu' di atas tentu sangat dipahami bersama oleh mereka yang mengenal sejarah Indonesia bahkan sekadarnya saja, mengenai negarawan di negeri ini. Nama-nama seperti Tan Malaka, Mohammad Hatta, Soekarno, Soepomo, hingga Agus Salim, hanya sebagian dari puluhan negarawan yang pernah dilahirkan bangsa ini di periode perjuangan kemerdekaannya.

Tanpa kehadiran kejeniusan, kematangan berpolitik, visi-visi yang kuat, hingga penyisihan kepentingan yang bersifat personal/subjektif, kita mengerti negeri ini tidak akan mencapai kemerdekaannya, tidak akan mendapat salute juga dukungan kuat dari dunia internasional.

Nama-nama di atas seperti parfum bagi Indonesia di mata dunia, dikenal dan dikagumi bahkan rakyat negeri lain. Bahkan seorang Anwar Sadat, Presiden Mesir yang terbunuh itu, mengakui dirinya sebagai pengagum Jenderal Besar Sudirman, sebagai salah satu negarawan kita di masa 'dahulu'.

Sebuah contoh yang banyak kalangan tidak mengetahui ialah kisah tentang seorang negarawan besar negara ini bernama Hamengku Buwono IX, Sultan Kerajaan (Mataram) Yogyakarta. Salah satu kisah tentang tokoh besar itu terjadi pada 17 Agustus 1945, tidak lama setelah dwitunggal Soekarno-Hatta yang 'dipaksa' oleh para pejuang (politikus-politikus visioner) muda untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini.

Momen bersejarah paling penting itu sesungguhnya menyimpan persoalan fundamental yang baik Soekarno-Hatta dan kawan-kawannya belum 'siap' untuk menjawabnya (karena keterdesakan atau ketergasaan waktu yang diciptakan para pejuang Rengasdengklok).

Persoalan yang fundamental itu ialah pertanyaan paling pokok dari eksistensi sebuah 'negara-modern'; di mana wilayahnya, siapa penduduknya, dan apa konstitusinya. Hal terakhir mungkin sudah dipersiapkan sejak BPUPKI dan disahkan satu hari kemudiaan, UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Namun, untuk dua hal pertama, tidaklah semudah membuat rumusan konstitusi. Terlebih para pemimpin perjuangan tidak memiliki kuasa atau otoritas apa pun untuk menetapkan batas wilayah serta siapa saja yang bisa dan berhak menjadi penduduk di dalamnya.

Dalam situasi itu, di 17 Agustus 1945 itu juga, berderinglah telepon pribadi Soekarno dari Sultan Hamengku Buwono (HB) IX yang dengan tegas dan dengan kecerdasan politik, visi kenegarawawan yang dalam dan panjang, juga tentu intuisi yang tajam, memberi pernyataan mengejutkan dengan menyatakan kerajaan berdaulat (Mataram) Yogyakarta bergabung dengan Republik yang baru saja lahir. Inilah momen bersejarah yang bahkan sejarawan banyak alpa, negara Republik Indonesia segera menjadi nyata dan memenuhi syarat-syarat utamanya sebagai negara-modern karena ada semacam 'pemberian' wilayah pertama, juga penduduk, kekayaan, serta seluruh potensi yang dimilikinya sebagai 'modal pertama' Indonesia sebagai sebuah negara.

Keputusan Sultan HB IX yang tegas itu tentu saja bukan sebuah keputusan mudah, sama sekali. Mengingat Yogyakarta saat itu ialah sebuah juga sebuah daerah atau bahkan 'negara' (berbentuk monarki) yang berdaulat dan diakui bahkan oleh Ratu Juliana, sebagai Ratu dari kerajaan imperialis Belanda.

Keputusannya itu bukan hanya membuat HB IX seperti melucuti kekuasaannya sendiri sebagai Sultan, yang merupakan warisan ratusan tahun yang selaiknya ia jaga dan pelihara, bahkan mendudukkan dia 'sang Raja' menjadi sekadar warga negara atau hamba sahaja bagi pimpinan negara di Ibukota Jakarta.

Bila kita pelajari lagi lebih jauh sedikit, kita pun tahu bagaimana Sultan HB IX telah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam turut memperjuangkan dan merealisasikan kemerdekaan dan berdirinya negara ini, bukan hanya memberi tempat dan prasarana bagi pemerintahan baru RI, mendanai kebutuhan pemerintahan bayi termasuk biaya perang dan diplomasi dari kas kerajaan, hingga diplomasi internasional dan dukungan pribadi kepada proklamator.

Adalah Sultan HB IX yang secara pribadi menjemput Soekarno dari pembuangannya di Bengkulu.

Kisah di atas, harus diakui, luput dari cerita-cerita heroik kemerdekaan yang kita pelajari dan pahami selama ini. Memperlihatkan bagaimana visi dan aksi dari Sultan HB IX sebagai negarawan utama, hingga pada pengorbanannya yang sangat tidak kecil demi 'kemenangan' masa depan bangsa, kemenangan generasi berikutnya.

Sedikit pun kita tidak melihat syahwat personal apalagi yang oportunistik hanya untuk mendapat kuasa-kuasa murahan, dalam politik dan sebagainya. Sebuah semangat atau spirit yang tampaknya dilanjutkan oleh pewarisnya, HB 10, yang berulangkali menolak saat ditawarkan jabatan di pusat pemerintahan, dalam posisi apa pun.

 

Peminggiran kebudayaan

Contoh di atas. Juga tentu banyak contoh lain (dalam dan luar negeri), menjadi cermin dari kehidupan bernegara (berpolitik) kita saat ini; ada di mana atau siapakah tokoh politik masa kini yang memiliki pandangan hidup, filosofi, hingga visi dan tindakan politik sedalam dan sekuat itu? Saya, tidak secara prematur, akan menjawabnya dengan segera; none and nowhere, tak siapa pun tak dimana pun.

Jawaban segera saya itu, yang tentu hasil dari pengamatan panjang, bisa menjadi tantangan untuk siapa pun untuk menjawab (dengan fakta) sebaliknya (kecuali contoh yang telah saya sebut di atas).

Artinya, krisis bangsa kita ini sungguh ditandai oleh bukan hanya absensi dari negarawan, melainkan juga kegagalan kolektif kita dalam melahirkan politisi dengan kualifikasi semacam itu. Krisis terakhir sebenarnya jauh lebih menggiriskan ketimbang urgensi dari kelangkaan negarawawan itu sendiri.

Karena kegagalan bangsa tersebut adalah indikator juga dari kegagalan-kegagalan di semua dimensi lainnya; dalam dunia sosial, dunia ekonomi, dunia akademik hingga dunia spiritual.

Bukan hanya kritik keras, praktik sangat buruk sebagai bukti dari kegagalan itu, tapi juga catatan statistik dan survei kredibel internasional yang menunjukkan prestasi Indonesia (di banyak bidang) berada –katakanlah 'hampir'--di titik nadir.

Siapa pun boleh berargumen bahkan berspekulasi tentang sebab musabab dari semua itu. Namun, apa pun spekulasi itu akan gagal secara substantif jika ia tidak menyentuh pondasi di mana sebuah sebab dan argumen itu diproduksi.

Sama sekali tidak karena kepentingan atau egoisme personal jika saya harus mengatakan pondasi dari itu semua adalah kebudayaan sebagai produsen dari semua ukuran kehidupan dan keadaban manusia di atas.

Satu dimensi paling pokok dari ekstensi manusia sebagai makhluk-ilahiah-tersendiri, yang membuatnya menjadi entitas paling berkembang (advance) di semesta ini, namun ternyata paling dipinggirkan jika tidak dinafikan secara mentah-mentah oleh hampir semua elite di berbagai lapisannya.

Tidak perlu contoh untuk pernyataan itu, yang saya sudah mengatakannya di banyak kesempatan. Cukup kita melihat dalam ajang debat politik mutakhir antar para paslon Pilpres 2019 ini.

Tema-tema tentang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan yang akan menjadi isi dari debat ketiga paslon, pada intinya adalah pembangunan sumber daya manusia; membangun pilar kemajuan yang di banyak negara menjadi prioritas utama menuju masa depan.

Memang sesungguhnya ia ialah core dari seluruh bentuk pembanguan sebuah bangsa, karena apa pun atau sehebat apa pun yang dibangun, akan menjadi karat dan sia-sia bila pelaku, penggerak, operator atau aktornya, yakni manusia, lemah, bodoh bahkan patetik.

Namun, apa yang kita ketahui, tema-tema krusial dan kritikal itu diberikan justru para cawapres, yang dalam praktik pemerintahannya nanti tetap tidak memiliki kuasa pengambilan keputusan (yang sepenuhnya ada di tangan Presiden).

Ini bukti dari cara berpikir yang terbalik, yang lagi-lagi menempatkan manusia dengan kekuatan kebudayaannya-–sebagai pembentuk karakter atau jati diri yang tangguh—diperiferi bahkan dinafikan. Bila demikian kenyataan kita secara umum, memang sudah nasibnya; negarawan tidak bisa kita benihkan dari rahim ibu pertiwi.

Kenyataan dan konstatasi ini tentu saja sehat secara akal, tidak mokal-mokal. Bila demikian, mana akal sehat kita, terutama para elite politik kita--juga para punggawanya--yang seharusnya menjadi modal bangsa untuk menciptakan kedewasaan budaya, menciptakan benih lahirnya negarawan?

Apakah Anda semua ingin tetap kopig dan stuck pada akal-kebal dan akal-bebal bertahan dengan oportunisme politik saat ini, dan mengorbankan 'bangsa juga negara' yang katanya selalu Anda bela? Saya yakin, hati nurani Anda tahu yang sesungguhnya baik dan benar, karena saya percaya 'Indonesia' masih bersemayam di dalamnya.

BERITA TERKAIT