14 February 2019, 14:54 WIB

DPD Terus Perjuangkan Aspirasi Daerah di Sisa Masa Jabatan


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

MI/M. Irfan
 MI/M. Irfan

DI tengah kesibukan kampanye dan sisa waktu masa jabatan, upaya penyampaian aspirasi daerah tetap digencarkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Berbagai hasil pembahasan terkait rancangan undang-undang dan kondisi daerah disampaikan dalam Sidang Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019 DPD RI.

"Pimpinan DPD RI mengapresiasi seluruh anggota komite dan alat kelengkapan dalam melaksanakan tugas dan programnya di masa sidang ini," ujar Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, di gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (14/2).

Berbagai pengamatan pada isu lokal dan nasional dilakukan di Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019. Nono mengatakan DPD RI mengecam aksi penyerangan pada pimpinan KPK dan berharap polisi dapat segera mengusutnya. Nono berharap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat terus dilakukan dengan maksimal.

Selain itu, perhatian juga dilakukan terhadap kondisi di Papua. Berbagai masalah di sana diharap bisa diselesaikan dengan cara santun dan tidak dijadikan sebagai komoditas politik.

"Kami akan terus mengawal pelaksanakan UU Otda Papua dan Papua Barat. Semoga hasil pengawasan kami bisa jadi bahan pertimbangan pemerintah," ujar Nono.

Dalam sidang tersebut juga disampaikan terkait beberapa hasil selama Masa Sidang III tahun 2018-2019. Mulai dari RUU inisiatif DPD, pertimbangan, dan pemaparan.

Dalam sidang tersebut, Komite I DPD menyampaikan bahwa selama masa sidang III, salah satu yang jadi fokus Komite I ialah melakukan pembahasan RUU tentang Partisipasi Masyarakat. Telah disusun daftar inventarisasi masalah di beberapa provinsi guna bisa menampung berbagai hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk disertakan pada RUU tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Imbau MK Tuntaskan Sengketa Kepemimpinan di DPD

Salah satunya ialah soal pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politik di pemerintah pusat hingga daerah.

"Kami juga ingin agar pengembangan di daerah bisa diimbangi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan mengembangkan konsep smart society," ujar Pimpinan Komite I DPD, John Pieris.

Komite II DPD RI memberikan beberapa rekomendasi terhadap dua hal, yakni RUU tentang Minyak dan Gas (Migas) dan UU tentang Penanggulangan Bencana. Terhadap RUU Migas, Komite I DPD memberikan 7 rekomendasi. Salah satunya agar RUU tersebut bisa memberikan perlindungan hukum dalam memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya daerah penghasil migas.

Untuk UU Penanggulangan Bencana ada 7 rekomendasi. Salah satunya mendesak pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi bencana.

Komite III DPD RI menghasilkan 2 buah produk kerja. Pertama ialah RUU inisiatif DPD yakni RUU tentang Perlindungan Pasien. Kedua, pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Sementara itu, Komite IV DPD RI mengatakan selama masa sidang III, salah satu fokus yang dilakukan ialah pengawasan pada UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

"Kami mengawasi betul implementasi UU itu pada penyusunan RPJMN. Selain itu, kami juga melakukan pembahasan mengenai dua RUU yakni RUU Penjaminan UMKM dan RUU Perubahan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar Ketua Komisi IV DPD, Ajiep Padindang.(OL-5)

BERITA TERKAIT