14 February 2019, 10:15 WIB

Mutasi di Depok bukan Soal Korupsi


MI | Megapolitan

 ANTARA / Puspa Perwitasari
  ANTARA / Puspa Perwitasari

Idris Abdul Somad menjawab keinginan sejumlah pihak untuk meningkatkan kinerja anak buahnya. Kemarin, Wali Kota Depok itu memutasi empat kepala dinas.

Mereka ialah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Farah Mulyati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Diah Sadiah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Manto Jorghi, dan Kepala Dinas Sosial Ahmad Kafrawi.

"Mutasi ini tidak terkait dengan korupsi. Mereka bukan terlibat korupsi," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Supian Suri saat dihubungi, kemarin.

Pada mutasi kali ini, Manto Jorghi akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Diah Sadiah dipercaya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Dua pejabat lain, yakni Farah Mulyati, digeser menjadi staf ahli wali kota bidang administrasi dan pemerintahan, sedangkan Ahmad Kafrawi dimutasi sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Depok menggantikan Herman Hidayat yang purnabakti sejak 1 Januari 2019.

Aksi Idris kali ini membuat dua jabatan kosong tanpa kepala dinas, yakni Dinas PU-Pera dan Dinas Sosial.

"Untuk sementara, jabatan Kepala Dinas PU-Pera dan Kepala Dinas Sosial akan diisi pelaksana tugas," jawab Asisten Pemerintahan Kota Depok Yayan Arianto.

Ia memastikan kedua jabatan itu akan segera terisi. "Posisi kedua kepala dinas akan diisi pejabat definitif hasil lelang," tandasnya.

Salah satu sorotan soal kinerja tertuju pada Dinas PU-Pera. Tahun lalu, dinas ini mendapat kucuran dana APBD mencapai Rp453 miliar.

Kocek dinas bertambah besar karena juga mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp24 miliar dan dana alokasi khusus dari Kementerian Keuangan senilai Rp13 miliar tahun lalu.

Sayangnya, sampai akhir 2018, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono menyatakan Dinas PU-Pera baru menyerap anggaran sebesar 27%. Dana hibah total Rp37 miliar juga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Saat mengutip pernyataan sang kepala dinas, Hardiono menyatakan anggaran tidak terserap maksimal karena tidak cukup waktu lelang untuk program pengerjaan. Proses lelang membuat kegiatan baru dilakukan pada akhir tahun.(KG/J-3)

 

BERITA TERKAIT