Diduga Korupsi Aset, Wali Kota Banjarmasin Dilaporkan ke Polisi


Penulis: Denny Susanto - 13 February 2019, 20:25 WIB
MI/DENNY SAPUTR
 MI/DENNY SAPUTR

WALI Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas dugaan korupsi dalam penguasaan aset milik daerah di tangan pihak ketiga.

Wali Kota Banjarmasin dinilai telah mengabaikan putusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel dan PTUN Banjarmasin untuk memberikan data dokumen aset Pemkot Banjarmasin.

Laporan dugaan korupsi ini diajukan dua orang mantan anggota DPRD Kalsel, Anang Rosadi Adenansi dan Rakhmat Nopliardy. Rabu (13/2), keduanya memberikan keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel.

"Kami melaporkan kasus dugaan korupsi aset Pemkot Banjarmasin dan kami pun telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait hal ini," tutur Anang Rosadi.

Dikatakan Anang, pihaknya menduga ada indikasi korupsi dalam penguasaan aset milik daerah di tangan pihak ketiga sehingga wali kota tidak menyerahkan dokumen aset sesuai putusan Komisi Informasi Publik Kalsel dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.


Baca juga: BKSDA Riau Sita 32 Burung Cangak Merah Dijual di Pinggir Jalan


Ditreskrimsus Polda Kalsel telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan Sprin.Lidik/30.a.3/II/2019/Dit Reskrimsus tanggal 11 Februari 2019.

"Ini merupakan pelanggaran serius. Kami menggugat perbuatan walikota karena tidak memberikan dokumen yang kami minta berdasar putusan KIP dan PTUN Banjarmasin," tutur Anang.

Menurutnya, jika ada pejabat yang tidak mau membuka informasi sudah jelas ada indikasi untuk melindungi para pengusaha, maka patut diduga ada suap di balik itu.

"Logikanya harta itu milik rakyat yang dikelola pemerintah kota. Jika ada pejabat yang melindungi, tidak ada kemungkinan lain, ya dugaan korupsi disana," tegas Anang sembari mengatakan ada sanksi pidana dan denda kepada pejabat yang tidak menyerahkan informasi.

Sementara pelapor lain, Rakhmat Nopliardy, mengaku heran atas sikap yang ditunjukkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina karena memberikan contoh tidak baik bagi publik, dengan mengabaikan perintah pengadilan.

"Indikasi tindak pidananya sudah jelas. Dalam UU Informasi Publik, jelas ada ancaman pidana penjara selama setahun dan denda Rp5 juta," kata Rakhmat. (OL-1)

BERITA TERKAIT