Pemkot Denpasar Perketat Pengawasan Pembatasan Kantong Plastik


Penulis: Arnoldus Dhae - 13 February 2019, 11:00 WIB
Ilustrasi
 Ilustrasi

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus melakukan pengawasan terhadap pembatasan kantong plastik. Hal itu terus dilakukan dalam rangka implementasi Perwali No 36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik.

Selain itu, sosialisasi dan monitoring terhadap pemberlakukan Perwali Pembatasan Kantong Plastik itu terus dilakukan agar Kota Denpasar suatu saat bersih dari sampah plastik.

Sosialisasi dan pengawasan dilakukan guna memastikan ketaatan para pelaku usaha dan konsumen dalam mengurangi sampah plastik. Hingga bulan kedua pemberlakukan Perwali Antiplastik tersebut, DLHK Kota Denpasar gencar melaksanakan sosialisasi terhadap penerapan Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik.

Hal itu dilaksanakan dengan menyasar beberapa toko dan sekolah di kawasan Kota Denpasar, dimulai dari Clandys Gatot Subroto, Krisna Oda Boutique, Toko/Warung di wilayah Hayam Wuruk, Warung Master Chef,, Dewata Kaos, serta SMPN 8 Denpasar.

Adapun sebagian besar dari monitoring tersebut diketahui seluruh toko, swalayan, serta warung telah mentaati Perwali Nomor 36 tahun 2018 ini. Namun, masih ditemukan toko yang belum memasang sarana sosialisasi pengurangan sampah plastik.

Baca juga: Pasar Jaya Cari Solusi Pengganti Kantong Plastik

Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar I Ketut Adi Wiguna mengatakan, dari pelaksanaan sosialisasi serta monitoring tersebut, sebagian besar pemantauan di lapangan baik masyarakat selaku konsumen maupun pedagang serta toko modern telah mentaati Perwali Nomor 36 Tahun 2018 ini.

“Baik konsumen dan produsen saat ini telah mendukung penerapan Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik ini. Walaupun ada yang masih belum memasang sarana sosialisasi tentu akan disiapkan oleh yang bersangkuta dalam waktu dekat,” jelasnya.

Pembinaan dan monitoring ini gencar dilaksanakan guna memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat agar meengurangi penggunaan plastik. Hal itu lantaran sampah pkastik kini telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Ketika disinggung terkait pelanggar, pihaknya mengaku akan terus melaksanakan pembinaan secara bertahap. Namun, tindakan tegas juga akan dilaksanakan jika masih ada yang membandel.

“Bagi yang membandel kita akan berikan sanksi,” kata Adi Wiguna.

Adapun sanksi tersebut tentunya merupakan sanksi yang berbentuk administrasi. Sebagai tahap awal, para pelanggar akan diberikan pemahaman, dilanjutkan dengan pemanggilan serta penandatanganan komitmen bersama. Jika nanti setelah penandatanganan komitmen masih ditemukan pelanggar tentu akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan atau mengevaluasi rekomendasi lingkungan saat perpanjangan izin.

“Kita masih tahap perancangan bahwa ketaatan terhadap Perwali nomor 36 Tahun 2018 ini merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi lingkungan dalam rangka pengurusan izin usaha di DPMPTSP Kota Denpasar, dan besar harapan semua pjhak dapat mentaati dan bersama-sama mengurangi sampah plastik,” jelasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT