12 February 2019, 18:52 WIB

Mengapa Trump dan Kim Pilih Vietnam Sebagai Lokasi Pertemuan?


Tesa Oktiana Surbakti | Internasional

AFP
 AFP

WILAYAH Asia tampaknya menjadi pilihan favorit bagi pemimpin Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara untuk bertatap muka. Setelah Singapura, tak lama lagi Vietnam akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pada 27-28 Februari mendatang.

Vietnam, negara yang dijalankan Komunis namun cenderung kapitalis, merupakan teman baik bagi AS, maupun Korea Utara. Awalnya, Vietnam seperti Korea Utara, pernah terisolasi dalam perang berdarah dengan AS. Bangkit dari kehancuran perang, Hanoi perlahan berubah menjadi sekutu terdekat AS, sekaligus negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan memiliki diplomasi yang cemerlang.

Baca juga: Kebakaran Hotel di India Tewaskan 17 Orang

Ada beberapa faktor yang membuat Vietnam terpilih sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua Trump-Kim. Dari sisi logistik, Vietnam memenuhi sejumlah syarat. Kim akan menempuh penerbangan cukup singkat dari Pyongyang, yang diketahui ingin bepergian dengan kereta api lapis baja. Selain itu, Vietnam merupakan markas bagi kedutaan AS dan Korea Utara dalam pengaturan pra-KTT.

Hanoi pun menikmati hubungan persahabatan dengan kedua negara, pun dianggap netral. Tidak seperti negara bagian Hawaii yang sempat masuk dalam daftar pilihan. Tingkat keamanan di Vietnam terbilang sangat ketat, bahkan selama periode normal. Otoritas berwenang akan memperketat pengawasan terhadap publik, maupun kontrol akses media dalam pertemuan dua petinggi negara yang mendapat sorotan global.

Lantas, mengapa Kim mau mendatangi Vietnam? Sebab, negara itu merupakan satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara. Hubungan diplomatik antara Hanoi dan Pyongyang dimulai sejak 1950. Pada saat itu, Korea Utara mengirim pasukan angkatan udara selama Perang Vietnam. Pemimpin Korea Utara yang terakhir kali mengunjungi Vietnam ialah kakek Kim Jong-un, yakni Kim Il Sung, pada 1961. Kendati demikian, pejabat senior masih berkunjung ke Vietnam sejak itu.

Di lain sisi, nilai perdagangan Pyongyang menurun drastis setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi. Pada 2017, nilai perdagangan Korea Utara tercatat US$ 7 juta. Perjalanan pertama Kim ke Vietnam, diharapkan menjadi momentum untuk mempelajari transformasi ekonomi pasca Perang Vietnam.

"Kim akan tertarik melihat kisah Vietnam, khususnya untuk dirinya sendiri. Kesempatan itu dapat mendatangkan insipirasi, sekaligus refleksi baginya. Bagaimana membawa Korea Utara lebih maju lagi," tutur pengamat Vietnam di Singapore's ISEAS-Yusof Ishak Institute, Le Hong Hiep, kepada AFP.

Menyoroti relasi dengan Washington, Vietnam memiliki peranan penting bagi AS, karena posisinya yang menjadi salah satu sekutu terdekat Korea Utara. Trump dapat menggunakan Vietnam untuk memberikan isyarat kepada Tiongkok bahwa Korea Utara tidak ada dalam genggamannya.

"Bagaimanapun Tiongkok memiliki pengaruh imbangan terhadap Korea Utara," ucap Cheon Seong Whun, peneliti dari Institut Asan untuk Studi Kebijakan di Seoul.

Washington diketahui ingin memamerkan kisah sukses ekonomi Vietnam, sebagaimana dilakukan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam kunjungan kenegaraan tahun lalu.

"Negara Anda (Korea Utara) dapat meniru jalan ini. Kesuksesan bisa menjadi milik Anda, apabila mau memanfaatkan momentum. Keajaiban juga bisa terjadi di Korea Utara," kata Pompeo dalam sambutannya yang ditujukan kepada Kim.

Baca juga: Balap Kuda Inggris akan Dilanjutkan dengan Kontrol Ketat

Vietnam memang ingin menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah. Negara di kawasan Asia Tenggara itu gencar menunjukkan gravitas diplomatiknya di panggung global. Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 2017 dan pertemuan Forum Ekonomi Dunia pada 2018.

"Menjadi tuan rumah pertemuan penting dapat meningkatkan status Vietnam di mata global. Pertemuan itu akan menarik wisatawan dan investor asing," pungkas Vu Minh Khuong, analis kebijakan dari Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Singapura.(AFP/OL-6)

BERITA TERKAIT