Kerja Sama AntarBUMN Lebih Sulit


Penulis: Cahya Mulyana - 12 February 2019, 13:03 WIB
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
 ANTARA FOTO/Galih Pradipta

DEPUTI Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengakui kerja sama antarperusahaan pelat merah lebih sulit ketimbang dengan swasta. Namun, itu harus dilalui untuk mempermudah pengembangan dan pelaksanaan proyek.

"Kerja sama antarBUMN lebih sulit dibandingkan kerja sama dengan swasta karena harus melewati ketentuan GCG (good corporate governance), biro hukum dan legal. Kemudian ketika membangun sinergi antarBUMN jangan selesai sampai nota kesepahaman tapi harus dilanjutkan ke ajang berikutnya," terangnya dihadapan direksi tujuh perusahaan pelat merah yang melakukan nota kesepahaman, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/2).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT Pertamina (Persero), PT Len Industri (Persero), PT PGN (Persero) Tbk, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), serta PT Pertamina Bina Medika.

Bentuk kesepahaman PT Surveyor Indonesia dengan 6 BUMN tersebut meliputi pemastian kualitas dan kuantitas produk dan jasa sebagai daya dukung penguatan industri strategis nasional. Ruang lingkup kerja sama meliputi jasa survei, konsultasi, inspeksi, verifikasi dan monitoring di bidang pengadaan tanah, cargo monitoring, pipeline integrity management, konsultasi pengawas pembangunan jaringan fiber optik, konsultasi design, testing and commisioning untuk signal atau railway system di railway transportation LRT dan MRT hingga konsultasi pengembangan roadmap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Baca juga: Holding Infrastruktur BUMN Tunggu Agenda Kementerian Terkait

Selain aspek hukum dan administrasi, menurut Fajar, kendala belum banyak terciptanya kolaborasi antarperusahaan milik negara karena belum saling mengetahui produk yang dihasilkan.

"Maka itu, Ibu Menteri BUMN (Rini Soemarno) membuat agenda mengumpulkan 140 Dirut untuk saling mengenal dan itu bisa menjadi ajang merajut kerja sama," ungkapnya.

Ketika sudah saling mengetahui, lanjut dia, langkah berikutnya bekerja sama. Tetapi hal itu tidak boleh berhenti pada nota kesepahaman, harus dilanjutkan dengan kerja sama pelaksanaan proyek.

"Setelah itu masuk tahap kerja sama jangka panjang untuk meningkatkan daya saing," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT