18 January 2019, 19:07 WIB

Ditjen Pas Belum Terima Surat Usulan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir


Antara | Politik dan Hukum

ANTARA
 ANTARA

DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat keputusan apapun dari Presiden Joko Widodo terkait rencana pembebasan Ustad Abu Bakar Baasyir.

"Hingga saat ini kami belum terima surat apapun," kata kata Kepala Bagian Humas Dirjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto di Jakarta, Jumat (18/1).

Baca juga: Polri Tolak Komentari Kebebasan Abu Bakar Ba'asyir

Ade mengungkapkan Ustadz Ba'asyir dipidana 15 tahun pidana penjara dan bebasnya pada 24 Desember 2023. "Apabila diusulkan pembebasan bersyarat, menurut perhitungan dua per tiga masa pidananya pada 13 Desember 2018. Tetapi saat ini belum diusulkan pembebasan bersyarat karena Ustadz Ba'asyir tidak mau menandatangani surat pernyataan kesetian kepada NKRI," ungkap Ade Kusmanto.

Tetapi, kata Ade, Ustad Ba'asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan dan jaminan, sebagai salah satu persyaratan bebas bersyarat. Dia juga menambahkan, sampai saat ini belum ada usulan pembebasan bersyarat yang diusulkan Kalapas Gunung Sindur ke Ditjenpas.

Dia juga menjelaskan upaya untuk dibebaskan Ustadz Ba'asyir, pertama, melalui bebas murni, yaitu telah habis menjalani pidananya.Kedua, kata Ade Kusmanto, bebas bersyarat yaitu melalui program pembinaan integrasi sosial narapidana kepada masyarakat setelah menjalani dua per tiga masa pidananya.

"Ketiga, melalui grasi Presiden dengan alasan kemanusiaan," tutur Ade
Kusmanto. (Ant/OL-6)

BERITA TERKAIT