PTUN Jakarta Intensifkan Pengawasan untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan


Penulis: Golda Eksa - 14 January 2019, 23:51 WIB
Thinkstock
 Thinkstock

PENGADILAN Tata Usaha Negara Jakarta berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Selain menata sumber daya manusia (SDM) dan menguatkan pengawasan internal, harapan itu juga perlu diawali dengan ketegasan dari pimpinan di lembaga tersebut.

Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah mengatakan, terkait hal itu pemimpin pun wajib memiliki kualitas, serta mampu melaksanakan reformasi birokrasi, akreditasi, sertifikasi ISO, dan mencanangkan zona integritas di lembaga yuridis.

"Upaya pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat, yaitu dari atasan langsung terhadap setiap aparatur, kemudian melalui pengawasan struktural dan fungsional," kata Ujang kepada Media Indonesia, Senin (14/1)

Ia mengemukakan, pimpinan PTUN Jakarta harus terus mengingatkan para pegawai, termasuk hakim dan panitera agar mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkup internal.

Pembinaan kepada jajaran yang dilakukan secara rutin diakuinya dapat menghasilkan SDM berkualitas.

"Sehingga setiap aparatur yang tugasnya memberikan pelayanan dapat menyadari tupoksinya, menyadari bahwa dia adalah pelayan masyarakat dan bukan yang harus dilayani. Itu karena setiap rupiah dari gaji yang ia terima berasal dari pajak masyarakat."

Ujang pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dengan keputusan tata usaha negara dari aparatur negara sedianya mengajukan gugatan tersebut ke PTUN.

Kualitas SDM yang dimiliki PTUN Jakarta serta pelbagai inovasi yang dibuat dipastikan dapat memudahkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan

Menurutnya, PTUN Jakarta memiliki keunggulan dalam hal inovasi yang berbeda dengan satuan kerja lain, yaitu digital monitoring untuk perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), serta monitoring implementasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara).

Berbekal inovasi itu diharapkan para pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

"Pembinaan itu berguna untuk birokrasi yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, itulah tadi banyak kegiatan seperti PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), one click informasi, kuisioner untuk kepuasan masyarakat, digital monitoring perkara aktif kasasi PK. Itu semua kita berikan supaya informasi mudah didapat oleh pencari keadilan," ujarnya.

PTUN Jakarta merupakan satuan kerja kecil yang berada di lingkup Mahkamah Agung. Walaupun demikian, seluruh pegawai di lembaga yuridis itu sangat antusias menyambut masyarakat yang datang untuk mendaftarkan gugatan, menyaksikan proses persidangan, maupun sekadar meminta saran hukum.

Ujang mengaku peningkatan kualitas pelayanan masyarakat selalu ditekankan kepada seluruh jajarannya. Menurut dia, pelayanan buruk, selain mengecewakan para pencari keadilan, juga berpotensi merusak citra korps di mata publik.

"Maka dari itu kita berkomitmen untuk tetap transparan ketika melayani masyarakat. Transparansi itu dengan menerapkan model PTSP. Kenapa? Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tandasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT