Gagal Raih Adipura, DPRD Desak Wali Kota Evaluasi Pejabat DLHK


Penulis: Kisar Rajagukguk - 14 January 2019, 20:57 WIB
. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/17.
 . ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/17.

WALIKOTA Depok Idris Abdul Shomad didesak segera mencopot seluruh pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan lantaran telah gagal memboyong piala Adipura ke Kota Depok.

“Tahun ini, penghargaan tinggi bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan itu tidak mampu diraih Kota Depok lantaran tidak becusnya dinas terkait menangani kebersihan dan kesehatan lingkungan, “ kata Angoota Komisi B DPRD KOta Depok, Bernhard Simorangkir di Depok, Jawa Barat, Seni (14/1).

Pada 2017 lalu, Depok sukses meraih Adipura untuk kategori Kota Metropolitan. Bernhard mengaku heran saat iini, berdasarkan penglihatannya, sampah justru terlihat menumpuk di jalan protokol hingga kampung-kampung.

"Saya agak heran, apa penyebabnya, karena kalau dilihat armada pengangkut sampah jauh lebih banyak dari kota-kota lain atau daerah-daerah yang dapat Adipura. Truk angkutan sampah yang dikelola DLHK ada 115 unit, termasuk pekerja harian lepas (PHL) kebersihan angkanya ratusan orang, “ katanya.

Ia pun meminta Walikota  melakukan evaluasi terjadap kinerja DLHK terkait buruknya pelaksanaan kerja bidang kebersihan dan lingkungan di Kota Depok.

Politisi Partai Hanura itu meminta Walikota Idris agar segera meralisasikan program kerja di setiap OPD

“Masih banyak program kerja yang belum teralisasi, akibatnya untuk meraih Piala Adipura, Kota Depok gagal total. Ini bisa membahayakan jalanya roda pemerintahan,” ujarnya.

“Fraksi kami cukup prihatin terhadap Kota Depok yang tidak mencapai target Adipura. Kami berharap, kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Depok Agar di tahun depan terpenuhi, sebagaimana target yang telah disepakati bersama,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kebersihan DLHK Kota Depok Iayi Gumelar menyerahkan keputusan soal nasib pejabat struktural DLHK yang gagal memboyong Piala Adipura ke Walikota Depok.

"Ya, terserah pimpinan saja. Kalau dinilai buruk, ya bagaimana pimpinan lah, “ katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok Supian Suri mengatakan evaluasi terhadap pejabat Dinas LHK diserahkan kepada Wali Kota Depok Idris.

“Walikota dan Wakil Walikota Depok, yang boleh melakukan mutasi jabatan, “ katanya. (OL-8)

BERITA TERKAIT