Dituduh Tidak Patuh LHKPN, DPRD DKI Ngaku Sibuk


Penulis: Selamat Saragih - 14 January 2019, 20:10 WIB
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
 ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta sama sekali tidak melaporkan harta kekayaan mereka selama tahun 2018, padahal Sesuai aturan Dewan, melaporkan harta kekayaan iwajib dilakukan anggota DPRD.

Namun sejumlah anggota DPRD berdalih hal itu terjadi karena padatnya jadwal tugas sehari-hari yang membuat mereka tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

DPRD DKI Jakarta termasuk dalam kategori institusi dengan tingkat kepatuhan lLHKPN)yang rendah dengan persentase 0%.

Hal itu diketahui dari laporan KPK yang menyebutkan 106 anggota DPRD DKI sama sekali tidak menyetor LHKPN selama 2018.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, membela diri terkait laporan itu. Menurutnya tidak adanya anggota dewan yang menyetor LHKPN akibat padatnya jadwal dewan.

"Data yang harus diinput banyak dan aktivitas kami menyibukkan," kata Gembong, di Jakarta, Senin (14/1).

Dia menambahkan, data yang harus diinput dalam LHKPN sangat rumit sementara jadwal anggota dimulai dari kunjungan kerja atau menemui konstituen cukup padat.

Hal itu menyebabkan banyak anggota dewan mengalamin kelambatan dalam menjalani kewajiban selaku pejabat publik.

Baca juga : Ganti Format Pelaporan Digital, Tingkat Pelaporan LHKPN Justru Menurun

Gembong mengakui pihak KPK beberapa kali mendatangi DPRD dan mengingatkan semua fraksi tentang tata cara mengisi LHKPN.

Dia menegaskan kewajiban tersebut bakal dipenuhi paling lambat bulan depan (Februari 2019).

"Kami sudah mulai mendata dan mengumpulkan berkas-berkas," lanjutnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, justru mengeluhkan kinerja Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI yang menurtnya tidak tangkas mengatur waktu.

Sebab sekwan yang memfasilitasi forum pertemuan antara KPK dengan DPRD DKI terkait sosialisasi LHKPN.

"Sekwannya tidur kali," gurau Bestari.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan, DPRD DKI masuk dalam empat DPRD provinsi yang tidak melaporkan LHKPN tahun 2018 bersama DPRD Lampung, Sulteng dan Sulut.

"Kalau DPRD ini agak sulit karena kalau kami dorong, Ketua DPRD mengatakan, 'waduh itu (urusan) anggota masing-masing', begitu. Mereka sendiri-sendiri. Gubernurnya enggak bisa, juga Sekwan-nya enggak bisa juga," kata Pahala. (OL-8)

BERITA TERKAIT