LKHPN Rendah Tanda Komitmen Bebas Korupsi Masih Rendah


Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani - 14 January 2019, 19:43 WIB
MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO

KOMIS Pemberantasan Korupsi merilis tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2018. Namun, masih banyak kalangan pejabat publik yang belum melakukan pelaporan.

Kondisi itu menandakan komitmen untuk memberantas dan menciptakan lembaga negara yang bersih masih jauh dari harapan.

Salah satu lembaga yang menjadi sorotan karena rendahnya tingkat pelaporan ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di tahun pelaporan 2018, hanya sebesar 21,42% dari total 536 wajib lapor DPR yang menyerahkan LKHPN.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, mengatakan hasil itu menjadi gambaran bahwa belum ada keseriusan dari wakil rakyat untuk menciptakan parlemen yang bersih.

Ia bahkan mengaku tidak heran bila di kalangan pemerintah juga banyak yang belum melakukan pelaporan.

"Sekarang DPR saja juga banyak yang tidak melapor. Padahal mereka yang seharusnya paling komit melapor, karena kerja mereka kan mengawasi pemerintahan," ujar Lucius.

Ia mengatakan, dengan kondisi demikian, dapat dikatakan masih berat bagi Indonesia dapat terbebas dari belenggu korupsi. Baik di pemerintahan, DPR, hingga daerah.

Baca juga : KPK: Ketua MPR Belum Lapor LHKPN Tahun 2018

Lucius menegaskan, LHKPN seharusnya dijadikan sebagai langkah awal upaya keterbukaan dan melawan korupsi yang identik dengan ketertutupan.

Apalagi saat ini pelaporan LHKPN sudah bisa dilakukan secara daring dan lebih praktis.

"Jadi bukan lagi soal teknis, mekanisme, dan sarana prasarana pendukungnya yang kurang, kesadarannya yang memang terbukti masih rendah," ujar Lucius.

Ia mengatakan, sejauh ini memang belum ada sanksi beararti bagi yang tidak melaporkan LHKPN. Namun, hal itu seharusnya tidak mengurangi kewajiban pelaporan LHKPN.

"Justru dengan tidak ada sanksi ini bisa jadi pembuktian komitmen ke masyarakat. Kalau diberi sanksi jadi hanya terkesan pelaporan terpaksa bukan sukarela dan kesadaran untuk menghilangkan korupsi," ujar Lucius. (OL-8)

BERITA TERKAIT