Kolaborasi, Wapres Ingin Bunga Kredit Bank Single Digit


Penulis: Fetry Wuryasti - 11 January 2019, 23:00 WIB
mediaindonesia
 

MEMASUKI 2019 dengan penuh optimisme dan harapan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Indonesia telah melewati tahun yang penuh tantangan di 2018.

Indikator penting dalam pembangunan ekonomi mengalami perbaikan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh 5,2-5,3% dan inflasi yang terjaga. Kredit industri pun masih mampu tumbuh hingga memberikan optimisme di 2019.

Tahun ini tetap memiliki tantangan eksternal dan internal. Namun dengan kolaborasi industri, lembaga keuangan dan pemerintah tahun ini dan ke depan bisa dihadapi dengan kerja keras dan kebersamaan.

Indonesia, kata Wapres, telah memiliki banyak pengalaman dalam industri keuangan dan diharapkan menjadi pembelajaran. Pada 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter perbankan, yang efeknya masih harus dijalani hingga kini.

Banyak tindakan yang harus diupayakan agar kejadian berulang. Apalagi, pada 20 tahun lalu, krisis itu dibayar oleh pemerintah dan rakyat. Di tahun-tahun mendatang, semua risiko, tindakan keliru yang dilakukan oleh sektor keuangan akan ditanggung sendiri oleh masing-masing pelaku.

"Seluruh industri perbankan pasti memahami bahwa kita tidak akan lagi menjalani blanket guarantee, kita tidak akan lagi menjalani apa yang telah menjadi kesalahan," Ujar Jusuf Kalla dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2019, di Jakarta, Jumat (11/1) malam.

Pelajaran lainnya adalah bagaimana pelaku industri keuangan harus lebih berhati-hati dengan pengawasan yang lebih ketat. Wapres mengatakan untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk. Lembaga tersebut harus mengambil langkah-langkah penting guna mencegah kesalahan sektor industri keuangan di masa lalu.

Industri keuangan bagaimana pun akan memberikan kewajiban memperbaiki lingkungan percepatan pertumbuhan. Pertumbuhan Indonesia tentu dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar negeri.

Krisis yang terjadi di global menjadi tantangan hebat, seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok, kemudian Brexit, lalu konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan sumber energi yaitu minyak mentah menjadi masalah. Ini juga memberi efek ke perekonomian Indonesia.

Dari dalam negeri, tantangan datang salah satunya bagaimana meningkatkan ekspor dan investasi. Pada saat yang sama, beberapa negara di sekitar Indonesia mengalami pertumbuhan ekspor dan investasi. Indonesia harus berbuat yang sama.

Indonesia perlu melakukan ini karena defisit perdagangan dan pembayaran masih harus diselesaikan. Itu dapat terwujud dengan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah.

Di sektor keuangan, Indonesia sudah menunjukkan kolaborasi dengan memperbaiki tingkat bunga hasil kolaborasi Bank Indonesia bersama OJK. Namun Wapres menyentil agar Indonesia bisa mencapai bunga pinjaman yang setara dengan negara-negara di sekitar ASEAN. "Setidaknya bunga pinjaman harus mencapai single digit," ucapnya.

Menurut Wapres, akan berpotensi suatu dilematik apabila bunga terlalu tinggi, pasar modal menjadi  tidak terlalu menarik. Para pemangku kepantingan perlu menjaga keseimbangan peningkatan suku bunga dan pertumbuhan di pasar modal. Selain itu, perlu juga semua pihak menjaga keseimbangan antara investasi langsung (foreign direct investment/FDI) dan investasi dalam bentuk portofolio.

Sebelum krisis ada 250 bank di Indonesia. Namun, persaingan tidak sehat menyebabkan krisis yang hampir meluluhlantakkan ekonomi.

"Kita harus tentunya pahami bahwa sistem perbankan tidak harus semudah masa lalu. Dia harus punya tingkat pengawasan yang baik. Akibatnya secara alamiah membuat jumlah perbankan disesuaikan dengan ekonomi yang akan datang. Ini bagian kebijakan yang rentu harus kita tempuh," papar Wapres

Kebijakan pemerintah untuk menghadapi masa akan datang dia tekankan adalah mengambil manfaat dari masalah yang dihadapi negara lain.

"Apabila terjadi perang dagang AS-Tiongkok, tentu ada celah dimana kita punya kesempatan mengambil manfaat. Sistem perdagangan dan keuangan harus bersatu untuk menghadapi hal itu," tukas Jusuf Kalla. (A-2)

BERITA TERKAIT