Napi Korupsi Berkeliaran tanpa Pengawalan


Penulis: Abdul Halim - 12 January 2019, 09:30 WIB
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

NARAPIDANA kasus korupsi, Fatmawati Faqih, yang tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Watubangga Kendari, Sulawesi Tenggara, ditemukan berada di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari, Kamis (10/1).

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada akhir Februari 2018 itu terlihat tanpa pengawalan. Saat dipergoki wartawan sekitar pukul 11.00 Wita, Fatmawati langsung kabur menghindari kejaran wartawan.

Kepala LP Watubangga Kendari Rita Ribawati ketika dimintai konfirmasi awak media membantah kejadian itu. Dia berkukuh bahwa Fatmawati masih di dalam tahanan.

“Kalau mau lebih jelas, silakan ke kantor, akan kami jelaskan,” tegasnya.
Namun sebaliknya, Kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan justru mengakui keberadaan Fatmawati di Kantor PDAM Kota Kendari pada hari itu. Dia berada di sana untuk mengurus hak-haknya seperti honor.

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapat izin keluar LP dalam hal-hal luar biasa.

Pengertian hal-hal luar biasa ialah meliputi meninggal atau sakit keras anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung; menjadi wali atas pernikah­an anak, dan membagi warisan. Masih menurut Pasal 52 itu, izin keluar tahanan diberikan kepala LP.

Fatmawati terjaring dalam OTT KPK bersama dengan Adriatma Dwi Putra dan Asrun ­dengan barang bukti suap sebesar Rp2,8 miliar. ­Adriatma yang saat itu menjabat Wali Kota Kendari merupakan anak dari Asrun yang sebelumnya juga menjabat Wali Kota Kendari. Mereka akhirnya diterbangkan ke Jakarta dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Fatmawati divonis 4 tahun 8 bulan, ­sedangkan Adriatma dan ayahnya, Asrun, dihukum 5 tahun 6 bulan dalam sidang pada akhir Oktober 2018. Selain hukuman penjara, mereka juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta. (HM/X-10)

BERITA TERKAIT