Sertifikasi Tanah Kewajiban Pemerintah


Penulis:  Satria Sakti Utama - 11 January 2019, 22:50 WIB
Ist
 Ist

PROGRAM sertifikasi tanah di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami peningkatan yang sangat progresif. Sejak 2016 hingga saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 14,8 juta sertifikat. Untuk 2019, pemerintah pun kembali meningkatkan target penyelesaian menjadi 11 juta sertifikat.

Pencapaian ini tentu melesat jauh jika dibandingkan dengan angka yang dicatatkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Seperti diketahui, penerbitan sertifikat tanah hingga 2015 hanya mencapai angka 46 juta dengan penambahan 500 ribu sertifikat per tahunnya. Artinya, dengan asumsi target 126 juta sertifikasi yang harus didistribusikan, maka pemerintah memerlukan waktu sekitar 160 tahun untuk menyelesaikannya.

Tak ingin berlama-lama, pemerintahan Jokowi-JK memilih untuk mengambil langkah kongkret dengan merampungkan target tersebut dalam waktu singkat. Target 126 juta sertifkat diupayakan rampung pada 2024 atau hanya butuh delapan tahun saja.

Akan tetapi, kebijakan ini sering kali mendapatkan kritikan pedas dari berbagai pihak. Tak sedikit pula yang menyebut sebagai tindakan pencitraan presiden Jokowi karena ia menyerahkan langsung sertifikat tersebut kepada masyarakat.

Hal ini ditepis oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Noor Marzuki. Dalam diskusi BK52 dengan topik 'Sertifikasi Tanah untuk Rakyat' di Jakarta Selatan pada Jumat (11/1) malam, Noor menilai kehadiran presiden langsung untuk menyerahkan langsung sertifikat sebagai bentuk kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa sertifikasi tanah merupakan kewajiban dari pemerintah.

"Undang-undang menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu merupakan tugas pemerintah dan beliau selalu turun ke lapangan untuk melihat langsung. Untuk menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Beliau juga melihat apakah program ini tepat sasaran dan pembantu-pembantu beliau menjalankan tugasnya dengan baik," kata Noor.

Noor menambahkan sertifikasi tanah memiliki keuntungan yang berantai baik masyarakat maupun pemerintah. Dari kacamata masyarakat, sertifikat tanah dapat memberikan hak masyarakat untuk memiliki lahan secara legal. Hal ini juga meminimalisir terjadinya sengketa lahan.

Dari sisi pemerintah, sertifikasi tanah ini mempermudah kinerja pemerintah dalam memetakan wilayah sehingga tidak ada lagi alih fungsi lahan ke depannya. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat rencana pembangunan infrastuktur yang lebih terencana dan efisien jika memanfaatkan data sertifikasi lahan ini.

"Ya pemerintah kalau status tanahnya jelas begitu bikin jalan tol tidak ribut lagi. Paling tidak jika pemerintah memerlukan lahan itu tahu ini punya si A, punya si B. Sekarang ini kan bisa tujuh kali membayar pembebasan lahan karena setelah dibayar ada lagi yang mengklaim tanah itu, datang lagi, datang lagi. Hasilnya terhambat pekerjaan pemerintah," imbuhnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT