Dilema Ambang Batas Parlemen


Penulis: W Wempy Hadir Direktur Indopolling Network - 04 January 2019, 05:30 WIB
MI/Duta
 MI/Duta

PEMILU 2019 merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif (DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR-RI, dan DPD-RI) secara serentak. Pemilihan presiden diikuti dua pasangan capres dan cawapres yang didukung masing-masing partai koalisi.

Kedua capres dan cawapres yang bertarung ialah pasangan nomor 01  Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Sementara itu, pemilihan legislatif diikuti oleh 16 partai politik nasional.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 414 ayat 1 yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dengan demikian, partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen tidak mempunyai kursi di parlemen. Hal inilah yang  telah menimbulkan dilema tersendiri bagi partai politik dalam melakukan penggalangan dukungan pada akar rumput karena harus berbagi energi antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Dampak pilpres bagi parpol
Partai politik pengusung capres dan cawapres pada Pemilu 2019 bekerja keras untuk memastikan dua hal. Pertama, memastikan adanya dukungan dari publik terhadap capres dan cawapres yang diusung. Para tim kampanye melakukan kunjungan kepada masyarakat untuk menyapa masyarakat secara langsung.

Dari hasil survei persepsi publik menunjukkan bahwa model kampanye yang paling disukai masyarakat ialah menemui calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Dengan demikian, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada capres atau cawapres yang mereka jumpai. Dampak dari kunjungan capres atau cawapres bisa terkonfirmasi dalam bentuk dukungan. Dukungan tersebut bisa terlihat melalui meningkatnya elektabilitas sang capres.

Kedua, adanya dukungan bagi tiap-tiap partai politik pengusung capres dan cawapres. Partai pengusung capres dan cawapres tentu akan mendapatkan dampak elektabilitas. Namun, muncul pertanyaan bahwa apakah dengan meningkatnya dukungan atau elektabilitas capres dan cawapres, maka linear dengan meningkatnya juga elektabilitas masing-masing partai pengusung.

Berbagai hasil riset persepsi publik menunjukkan bahwa yang mendapatkan dampak ekor jas (coattail effect) dari pasangan capres dan cawapres ialah partai yang mempunyai kader yang bertarung baik sebagai capres maupun cawapres.

Misalnya, Partai PDIP mendapatkan dampak ekor jas yang dominan ketimbang partai koalisi yang lainnya sebab Jokowi sebagai capres diidentifikasi sebagai kader PDIP. Terlihat elektabilitas PDIP cukup signifikan. Sementara itu, Ma’ruf Amin tidak berafiliasi dengan partai apa pun walau sebelumnya dia pernah menjadi anggota DPR-RI dari PPP. Namun, dampak ekor jas terhadap PPP tidak tampak.

Pada koalisi Prabowo-Sandi juga mengalami hal yang sama. Dampak pencalonan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra telah membawa dampak elektoral yang signifikan. Sementara itu, cawapres Prabowo, yakni Sandiaga Salahudin Uno juga merupakan kader partai Gerindra. Artinya, Partai Gerindra yang menikmati dampak ekor jas dari pencapresan Prabowo-Sandi.

Hal ini terkonfirmasi dari berbagai hasil riset persepsi publik yang menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Gerindra telah menggeser partai besar lainnya. Jika pemilu dilaksanakan saat ini, elektabilitas Partai Gerindra mengekori PDIP yang berada pada posisi puncak.

Saya melihat bahwa pilpres membawa dampak elektoral yang signifikan bagi partai politik yang memiliki kader yang bertarung pada Pilpres 2019. Sementara itu, partai yang tidak memiliki kader yang menjadi capres dan cawapres pada pilpres, mereka tidak mendapatkan dampak elektoral. Hal ini bisa dilihat bagaimana dominasi dari PDIP dan Gerindra yang selalu bertengger pada posisi puncak elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2019.

Fakta tersebut telah membawa dilema bagi partai pengusung kedua capres dan cawapres. Jika partai pengusung yang tidak memiliki kader yang berlaga sebagai capres maupun cawapres tidak melakukan strategi politik, bisa saja terjebak dalam jebakan ambang batas parlemen 4%.

Saat ini mereka berada di antara dua pilihan yang realistis, memenangi pilpres atau menyelamatkan partai. Bagi partai yang memiliki kader yang bertarung dalam pilpres tentu melakukan dua hal tersebut pada waktu yang bersamaan, yakni memenangi pilpres dan pileg. Bagaimana dengan partai politik lain yang hanya menjadi pengusung. Hal ini telah menimbulkan dilema dan akan mengubah pola kampanye dan penggalangan dukungan publik dalam beberapa bulan ke depan hingga 17 April 2019.

Menimbang koalisi pascapilpres
Dari berbagai hasil riset persepsi publik menunjukkan bahwa dari 16 partai politik nasional yang ikut Pemilu 2019, hanya beberapa partai politik yang dapat lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi dinamika koalisi pascapilpres. Jika partai pengusung pemenang pilpres tidak mencapai angka 50% lebih, tentu ada kemungkinan untuk menarik partai politik baru dari partai pengusung capres dan capres yang kalah. Artinya, tidak menutup kemungkinan adanya bongkar pasang koalisi setelah pemilihan presiden yang akan datang.

Jika Partai politik ingin lolos ambang batas parlemen terutama partai politik yang tidak mendapatkan dampak coattail effect dari pencapresan, perlu mempertimbangkan untuk menggunakan strategi yang jitu dalam melakukan penggalangan dukungan dari publik. 

 

 

 

BERITA TERKAIT