Hari Nusantara dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia


Penulis: Rokhmin Dahuri Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia - 13 December 2018, 06:10 WIB
MI/Seno
 MI/Seno

KENDATI Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 sangat penting bagi kejayaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Namun, kita baru memperingatinya sejak pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, 13 Desember 2000. Kemudian melalui Keppres No 126/2001 Presiden Megawati Soekarnoputri mengukuhkan Hari Nusantara 13 Desember sebagai hari nasional, yang diperingati setiap tahun.

Tanpa Deklarasi Djoeanda, potensi kekayaan laut RI hanya sekitar 1/3 dari potensi yang kita miliki sekarang. Pasalnya, wilayah laut RI saat itu hanya meliputi laut sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau kita sehingga di antara pulau RI terdapat laut bebas, yang memisahkan satu pulau dengan lainnya. Kondisi semacam itu berarti ancaman bagi persatuan dan kesatuan NKRI.  

Kita bersyukur bahwa atas instruksi Presiden Soekarno, Ir H Djoeanda, perdana menteri pada waktu itu, dengan berani pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas itu, seperti diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939. Wilayah laut Indonesia ialah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan RI.

Deklarasi Djoeanda tidak langsung diterima masyarakat dunia, bahkan AS dan Australia menentangnya. Namun, berkat kegigihan perjuangan diplomasi oleh para penerusnya, terutama Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Dr Hasyim Djalal, deklarasi yang berisikan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) itu diterima masyarakat dunia. Akhirnya ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention on Law of the Sea, UNCLOS) 1982.   

Peran strategis laut

Sejak 1982 RI memiliki wilayah laut (termasuk ZEEI) sangat luas, sekitar 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari total wilayahnya. Di dalamnya terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km, terpanjang kedua setelah Kanada.
Fakta fisik itulah yang membuat RI dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Di sinilah Deklarasi Djoeanda mendapatkan peran geopolitik yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, dan kedaulatan RI.

Oleh karena itu, Deklarasi Djoeanda sejatinya merupakan salah satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan NKRI, yaitu kesatuan kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kesatuan kenegaraan dalam NKRI yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, dan kesatuan kewilayahan yang dideklarasikan Perdana Menteri Djoeanda 13 Desember 1957.

Selain geopolitik, laut memiliki peran geoekonomi yang sangat penting bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Wilayah laut dan pesisir RI mengandung kekayaan alam yang luar biasa besar, baik berupa SDA terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove), SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, biofuel dari alga laut), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti untuk pariwisata bahari, transportasi laut.

Lebih dari itu, laut juga berperan sebagai pengendali dinamika iklim global, siklus hidrologi, siklus biogeokimia, penetralisasi limbah, dan sistem penunjang kehidupan lainnya yang membuat sebagian besar permukaan bumi layak dan nyaman untuk dihuni umat manusia.  
Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan itu dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan. Antara lain perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, serta pertambangan dan energi.

Total nilai ekonomi dari sektor ekonomi kelautan itu diperkirakan mencapai US$1,4 triliun/tahun, sekitar 1,3 kali PDB dan 7 kali APBN 2018, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang. Fungsi dan peran wilayah laut RI semakin strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Sekitar 45% dari total barang yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai US$15 triliun/tahun, dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2014).

Road map pembangunan kelautan

Salah satu gagasan cemerlang Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang mendapat dukungan publik dengan penuh antusiasme ialah mewujudkan RI sebagai PMD (poros maritim dunia), yakni sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim.

Lebih dari itu, RI kelak diharapkan menjadi rujukan bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan. Mulai ekonomi, iptek, hankam, sampai cara menata pembangunan kelautan. Selain menambah anggaran pembangunan dan alokasi kredit perbankan, pemerintahan Jokowi–JK mendirikan Kementerian Koordinator Maritim untuk mengakselarasi dan menyinergikan pembangunan di bidang kemaritiman.  

Pada dasarnya ada lima kelompok kebijakan dan program pembangunan utama yang mesti dikerjakan. Pertama, penegakan kedaulatan, termasuk penuntasan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga, menjaga wilayah laut dari setiap rongrongan kedaulatan, pemberantasan illegal fishing dan berbagai kegiatan ilegal lainnya.

Kedua, pembangunan ekonomi kelautan untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Ketiga, memelihara kelestarian SDA dan lingkungan kelautan. Keempat, pengembangan kapasitas SDM, iptek, dan inovasi kelautan dan, kelima, peningkatan budaya maritim bangsa.

Setelah empat tahun masa bakti Kabinet Kerja, banyak kemajuan kita rasakan di bidang maritim. Penegakan kedaulatan, khususnya pemberantasan illegal fishing oleh nelayan asing dan program konservasi ekosistem pesisir dan lautan, telah membuahkan hasil menggembirakan.  

Pembenahan teknologi dan manajemen pelabuhan mampu memangkas dwelling time, dari sekitar rata-rata 8,5 hari pada 2014 menjadi 4,5 hari sejak 2016. Beroperasinya 13 trayek Tol Laut telah memperlancar, mempermudah, dan mempermurah arus penumpang dan barang di seluruh wilayah Nusantara sehingga disparitas harga barang-barang antarwilayah pun menurun cukup signifikan.  

Destinasi pariwisata bahari semakin atraktif, indah, dan berkembang di berbagai wilayah NKRI sehingga mampu meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke RI untuk menikmati pariwisata bahari, dari hanya 2,5 juta pada 2014 menjadi sekitar 6 juta pada 2017.  
Namun, di bidang ekonomi, kehidupan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan semakin susah karena terlalu rumit, lama, dan semakin mahalnya mendapatkan perizinan usaha perikanan. Sebagian besar kebijakan dan regulasi perikanan hanya mengutamakan pelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, tetapi kurang memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan para nelayan, pembudi daya ikan, stakeholders kelautan dan perikanan lainnya.  

Potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 25%. Kontribusi sektor perikanan misalnya hanya 2,7% terhadap PDB dan nilai ekspornya pun hanya sekitar US$4 miliar pada 2017. Padahal, Thailand dengan wilayah laut kurang dari 10% dari wilayah laut RI, mampu mendulang devisa perikanan sekitar US$10 miliar pada 2017. Artinya, ruang untuk mengembangkan ekonomi kelautan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa masih terbuka lebar.

Oleh sebab itu, peringatan Hari Nusantara 13 Desember tahun ini yang digelar di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, harus dijadikan momentum untuk meluruskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman. Dari pola pembangunan yang terlalu dominan pada penegakan hukum dan konservasi yang ’membabi buta’ ke pola pembangunan kelautan berkelanjutan.  

Suatu pola pembangunan kelautan yang mampu meningkatkan daya saing bangsa, pertumbuhan ekonomi inklusif, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan NKRI secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya dan ekosistem laut.
Pada tataran praksis, pembangunan kelautan berkelanjutan itu bisa diwujudkan dengan melakukan tiga program utama. Pertama, revitalisasi seluruh sektor dan unit bisnis kelautan yang ada. Kedua, mengembangkan sektor dan bisnis kelautan di wilayah baru dan, ketiga, mengembangkan sektor dan bisnis kelautan yang baru.

Ketiga program pembangunan ini harus mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan setiap sektor dan unit bisnis (usaha) kelautan. Untuk itu, setiap unit bisnis kelautan harus memenuhi skala ekonomi, menggunakan teknologi mutakhir, menerapkan manajemen rantai suplai dari produksi sampai pemasaran secara terpadu, ramah lingkungan.  

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan itu, di sektor perikanan tangkap, larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik (cantrang dan lainnya) harus diubah menjadi pengendalian jumlah kapal dan cara pengoperasiannya. Alih muatan ikan di tengah laut sepanjang ikannya didaratkan dan diproses di RI harus segera dihidupkan kembali.  

Kapal-kapal ikan berukuran 200–400 GT segera diizinkan kembali beroperasi untuk menangkap ikan di perairan laut lepas, laut dalam, wilayah laut perbatasan, dan ZEEI yang selama ini menjadi ajang pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing. Di wilayah-wilayah perairan laut yang sudah overfishing, seperti Selat Malaka, utara Jawa, dan selatan Sulawesi, jumlah kapal ikannya harus dikurangi sesuai potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY)-nya.  

Sebaliknya, perlu penambahan kapal ikan di wilayah perairan yang masih underfishing, seperti barat Sumatra, selatan Jawa, Laut Natuna, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Laut Banda, dan ZEEI.  Secara nasional, pada 2017 produksi perikanan tangkap dari laut sebesar 6,8 juta ton atau sekitar 55% dari MSY (12,5 juta ton/tahun). Supaya usaha perikanan tangkap bisa menguntungkan secara berkelanjutan, laju penangkapan tidak melebihi 80% MSY.  

Peningkatan produksi lebih leluasa di sektor perikanan budi daya, khususnya budi daya di perairan laut dan payau (tambak). RI memiliki potensi produksi akuakultur (perikanan budi daya) terbesar di dunia, 100 juta ton/tahun dengan nilai ekonomi US$210 miliar/tahun. Tahun lalu total produksi akuakultur 15,7 juta ton atau 16% total potensi produksi. Itu pun 10 juta ton berupa rumput laut basah.  

Sebagai ilustrasi betapa raksasanya potensi ekonomi akuakultur adalah usaha budi daya udang vannamei (udang putih). Jika kita mampu mengusahakan 500 ribu ha tambak udang vannamei intensif (15% total potensi luas tambak) dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun, bisa diproduksi 20 juta ton/tahun.  

Dengan harga udang on-farm rata-rata US$5/kg, bisa dihasilkan US$100 miliar/tahun atau 40% APBN 2017. Karena PDB Indonesia sekarang sekitar US$1 triliun, berarti usaha 500 ribu ha tambak udang itu bisa menyumbangkan 10% pertumbuhan ekonomi per tahun.
Jika mulai tahun depan setiap tahun kita kembangkan 100 ribu ha saja, dapat menyumbang 2% pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Lapangan kerja on-farm yang bisa dibangkitkan dari 500 ribu ha tambak udang intensif itu sekitar 2 juta orang. Belum lagi tenaga kerja yang dibutuhkan di industri hulu dan industri hilir, sekitar 3 juta orang.
 
Padahal, masih banyak komoditas akuakultur lain yang harganya mahal dan cocok dibudidayakan di tambak. Seperti udang windu, ikan bandeng, kerapu lumpur, nila salin, kepiting, dan rumput laut. Ada sekitar 24 juta perairan laut dangkal yang potensial untuk usaha budi daya komoditas bernilai ekonomi tinggi termasuk kerapu bebek, kakap putih, bawal bintang, dan lobster. Kita baru mengusahakan sekitar 200 ribu ha perairan laut dangkal atau 8% dari potensinya.
 
Terus diperkuat

Industri pengolahan hasil perikanan harus terus diperkuat dan dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk olahan, dan sertifikasi produk sesuai dengan persyaratan pasar domestik maupun global. Setiap pabrik harus bermitra dengan produsen komoditas perikanan, baik nelayan maupun pembudi daya, secara saling menguntungkan. Pasar domestik maupun ekspor untuk produk perikanan harus terus dikembangkan. Demikian juga halnya dengan sistem transportasi dan logistik perikanan nasional.  

Kinerja sektor pariwisata bahari yang sudah baik harus terus ditingkatkan melalui revitalisasi seluruh destinasi wisata bahari yang ada, pengembangan destinasi baru, product development, peningkatkan aksesabilitas, perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana di daerah destinasi.

Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk masyarakat lokal agar kondusif terhadap kedatangan wisatawan baik nasional maupun asing dan promosi serta pemasaran di dalam dan luar negeri.  

Selain merevitalisasi dan melakukan hilirisasi migas dan mineral yang ada di wilayah pesisir dan laut, sektor ESDM juga harus mengembangkan industri mineral dan energi kelautan yang baru seperti mangan dan phosphate nodules, energi gelombang, pasang-surut, arus laut, biofuel dari algae laut, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

Program pembangunan Tol Laut yang mencakup pengembangan pelabuhan dan kapal angkut harus dibarengi pembangunan kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Khususnya di wilayah pesisir di sepanjang ALKI-I, II, dan III. Selain untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, program ini juga krusial untuk mengapitalisasi posisi geoekonomi RI yang sangat strategis di jantung perdagangan (rantai suplai) global supaya kita bisa mentransformasi diri, dari bangsa konsumen menjadi produsen dan pemasok barang dan jasa melalui jalur transportasi maritim global.

Industri bioteknologi kelautan juga bisa kita kembangkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Potensi ekonomi industri ini diperkirakan empat kali nilai ekonomi dari industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Industri biotekonologi kelautan meliputi tiga cabang industri. Pertama, ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut sebagai bahan dasar industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya.   

Kedua, genetic engineering untuk menghasilkan bibit dan benih unggul dan, ketiga, bioremediasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, RI memiliki potensi industri bioteknologi kelautan terbesar di dunia. Sayang, sampai sekarang hampir semua produk farmasi dan kosmetik yang berasal dari biota laut (seperti squalence, minyak ikan, omega-3, dan viagra) masih kita impor.  Padahal, kita memiliki bahan baku yang melimpah.

Sektor industri dan jasa maritim yang sudah ada, seperti galangan kapal, pabrik jaring, dan kabel optik harus terus ditingkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saingnya. Pada saat yang sama, kita kembangkan industri dan jasa maritim lainnya, yang selama ini kita impor seperti kincir air tambak, mesin dan peralatan kapal, mesin dan peralatan pelabuhan, perangkat lunak manajemen pelabuhan, perangkat lunak prakiraan cuaca, dan coastal and ocean engineering.  

Selain itu, industri dan jasa maritim baru berbasis SDA kelautan nonkonvensional mesti kita kembangkan. SDA kelautan nonkonvensional yang terdapat di wilayah pesisir dan laut Indonesia itu antara lain berupa industri air laut dalam, gas hidrat yang terdapat di pesisir barat Sumatra dan pesisir selatan Jawa yang potensinya lebih besar daripada seluruh cadangan migas nasional.

Untuk menjalankan agenda pembangunan kelautan di atas, kita tingkatkan kualitas SDM kelautan melalui pelatihan dan magang di berbagai SMK dan politeknik kelautan, balai latihan kerja, dan  perusahaan industri kelautan di seluruh wilayah Nusantara.
Dalam jangka panjang, kita perkuat dan kembangkan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, serta litbang untuk menyiapkan SDM berkualitas dan menghasilkan inovasi teknologi kelautan.

Kini saatnya, pemerintah menyediakan skim kredit perbankan khusus dengan suku bunga dan persyaratan pinjam yang relatif murah dan lunak untuk sektor-sektor ekonomi kelautan. Seperti yang dilakukan untuk perkebunan dan industri sawit sejak Orba yang terbukti sukses.

Selain itu, iklim investasi, kemudahan berbisnis, kebijakan fiskal dan moneter, dan kebijakan politik-ekonomi pun harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya ekonomi kelautan di seluruh wilayah NKRI.

Dengan mengimplementasikan road map pembangunan kelautan di atas secara berkesinambungan, mulai 2020 insya Allah kita tidak hanya akan mampu mengatasi sejumlah permasalahan kekinian bangsa. Seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antarwilayah, defisit transaksi berjalan, dan rendahnya daya saing. Namun, kita juga bakal mampu mewujudkan RI sebagai poros maritim dunia, yang maju, adil-makmur, dan berdaulat pada 2030 atau 2045.

 

 

BERITA TERKAIT