Kasus Nduga dan Wajah Jamsostek Kita


Penulis: Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Pembangunan Sosial LM-FEBUI - 12 December 2018, 01:00 WIB
ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO
 ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

BEBERAPA waktu lalu kita dikejutkan oleh peristiwa penembakan terhadap pekerja proyek PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Lebih dari itu, kita dikejutkan lagi dengan berita bahwa pekerja yang menjadi korban tersebut tidak tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu sangat disayangkan karena Indonesia sudah memiliki regulasi tentang jaminan sosial tenaga kerja, mengatur perlindungan menghadapi risiko kerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial untuk tenaga kerja (Jamsostek) mengacu pada sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Dari sisi regulasi, penyelenggaraan Jamsostek ini bersifat wajib. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya, dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS.

Peristiwa kematian pekerja dalam konteks Jamsostek diatur dalam dua jenis program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua hal ini sudah diatur dalam PP No 44/2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

JKK mendefinisikan kematian pekerja sebagai kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Sementara itu, kematian dalam JKM ialah kematian pekerja yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Dengan pemilahan ini, maka santunan kematian yang diberikan kepada pekerja hanya satu jenis, tergantung penyebabnya. Penentuan apakah kematian pekerja masuk dalam kategori kecelakaan kerja atau tidak memiliki mekanisme tersendiri.

Penentuan ini sangat penting mengingat cakupan manfaat JKK lebih luas jika dibandingkan dengan JKM. Untuk kasus kematian, santunan kematian JKM mencakup santunan kematian, santunan berkala yang dibayar sekaligus, biaya pemakaman, dan beasiswa bagi anak korban yang masih sekolah. Sementara itu, untuk kasus kematian JKK, ada tambahan cakupan manfaat, seperti biaya pengangkutan korban ke rumah sakit atau ke rumahnya. Di samping itu, nilai nominal santunan kematian JKK bisa lebih tinggi. Di luar kematian, manfaat JKK cukup banyak jenisnya, seperti biaya perawatan, santunan cacat, santunan sementara bila tidak mampu bekerja (STMB), dan sebagainya.

Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib korban kasus Nduga, yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Pasal 27 dan 35 dalam PP No 44/2015 tentang JKK dan JKM menegaskan bahwa pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pihak pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP ini. Dalam hal ini, pihak PT Istaka Karya sebagai pemilik proyek harus memberikan santunan sesuai dengan PP No 44/2015 dan aturan turunannya.

Jaminan Pekerja Konstruksi
Kasus Nduga ini menimpa pekerja sektor konstruksi. Jamsostek pekerja konstruksi merupakan satu-satunya jenis yang diatur secara khusus dalam PP No 44/2015 tentang JKK dan JKM, yaitu dalam Bab VI Pasal 53-56 karena umumnya pekerjaannya dilaksanakan dalam bentuk proyek dengan jangka waktu tertentu. Karena itu, pekerja yang terlibat dalam proyek umumnya berstatus sebagai pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu.

Secara rinci, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

Ada beberapa hal spesifik yang diatur. Pertama, perhitungan besarnya iuran JKK dan JKM harus dimasukkan pada saat penawaran pekerjaan. Pihak pengguna jasa, harus mensyaratkan perhitungan iuran JKK dan JKM ini dalam dokumen penawaran. Kedua, ada dua pilihan perhitungan besaran iuran, yaitu berdasarkan upah pekerja per bulan atau berdasarkan nilai kontrak (setelah dikurangi PPN).

Karena cakupan manfaat lebih banyak, iuran JKK lebih besar dari JKM. Iuran berdasar upah pekerja untuk JKK 1,47%, sedangkan JKM 0,30%. Iuran berdasarkan nilai kontrak diklasifikasikan dalam lima segmen, dari nilai proyek paling kecil (Rp100 juta ke bawah) sampai yang paling tinggi (di atas Rp5 miliar). Basis hitungan untuk nilai proyek terkecil ialah 0,21% (JKK) dan 0,03% (JKM). Selanjutnya, dihitung berdasarkan formula tertentu.

Manfaat yang diperoleh pekerja meninggal untuk JKM ialah santunan kematian ditetapkan Rp16,2 juta, santunan berkala yang dibayar sekaligus Rp4,8 juta, biaya pemakaman Rp3 juta, dan beasiswa anak yang masih sekolah sebesar Rp12 juta (total Rp36 juta). Sementara itu, manfaat korban meninggal untuk JKK lebih banyak, minimal sebesar yang diterima untuk JKM. Karena santunan kematian JKK tidak dipatok, tetapi dihitung berdasarkan rumus 60% x 80 x upah sebulan dengan ketentuan paling sedikit nilainya sama dengan santunan kematian JKM. Di luar itu, ada tambahan seperti penggantian biaya angkut walaupun dengan plafon tertentu berdasarkan jenis angkutan.

Rendahnya kepatuhan
Mengingat regulasi yang ada, tidak dimasukkannya para korban dalam program BPJS mestinya tidak terjadi. Apalagi, ini proyek pemerintah. Peristiwa ini mencerminkan beberapa hal. Pertama, menunjukkan masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam menyelenggarakan Jamsostek. Ini tentu memperkuat apa yang pernah ditemukan Tim Pengawasan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker beberapa bulan lalu saat melakukan inspeksi.

Hasil inspeksi tersebut menemukan, secara nasional terdapat 3.645 perusahaan tidak taat aturan BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 122,3 juta pekerja di Indonesia terdapat 89,42 juta yang seharusnya memenuhi syarat untuk mendapatkah hak atas perlindungan Jamsostek, tetapi hanya 49,5 juta yang terdaftar sebagai peserta. Bahkan, dari 49,5 juta yang terdaftar, hanya 29,5 juta yang aktif. Angka ini memang sudah hampir mencapai target akhir 2018 sebanyak 29,6 peserta aktif. Namun, sesuai road map BPJS Ketenagakerjaan, target peserta aktif 2021 sebanyak 48,5 juta peserta.

Kedua, masih rendahnya kesadaran para pekerja akan haknya dalam bidang Jamsostek. Selama ini, yang menjadi fokus pekerja ialah upah, sedangkan Jamsostek belum menjadi perhatian. Hal ini bisa dipahami karena upah merupakan manfaat langsung yang diterima, sedangkan Jamsostek merupakan manfaat yang akan datang. Bahkan, bisa saja manfaat JKK dan JKM tidak pernah dinikmati. Perubahan kesadaran ini perlu terus dibangun.

Ketiga, kasus ini menunjukkan masih ada ruang kosong dalam pengawasan pelaksanaan Jamsostek. Pengawasan ini perlu dioptimalkan. Tentu saja ini tidak hanya menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga pihak terkait lainnya, terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja di daerah. Untuk pekerjaan bersifat proyek, apalagi proyek pemerintah, sebaiknya perlu dikembangkan sistem deteksi dini. Ini tentu menuntut adanya upaya jemput bola atau langkah proaktif oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan proyek. Dengan demikian, kepesertaan pekerja proyek sudah dipantau sejak awal.

 

BERITA TERKAIT