28 November 2018, 02:15 WIB

Politik dan Ekonomi


Sahara Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB | Opini

MI/Duta
 MI/Duta

MENJELANG tahun politik, isu ekonomi menjadi salah satu isu hangat yang diangkat oleh para politisi. Isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik utama kampanye. Misalnya, di level nasional ketika salah satu politisi mengatakan bahwa harga-harga mahal, sebenarnya dia bicara tentang inflasi. Di level internasional, perang dagang antara AS dan Tiongkok merupakan perpaduan kebijakan politik dan ekonomi kedua negara itu.

Keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan politik sudah disadari sejak dahulu. Sayangnya, sangat sedikit politisi yang memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu ekonomi sehingga ketika mereka bicara bagaimana kinerja perekonomian suatu negara, justru kerap kali menjadi blunder. Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan antara ilmu politik dan ekonomi? Mengapa para politisi perlu memahami ilmu ekonomi?

Ilmu politik dan ilmu ekonomi
Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat.

Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi). Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat.

Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal. Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai sumber daya.

Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik). Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi (misalnya fokus pada industri atau jasa) dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang/jasa itu diproduksi (padat karya vs padat modal).

Lebih lanjut, pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di mana dan kapan barang dan jasa diproduksi, dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan.

Berdasarkan uraian itu terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Misalnya, ekonomi liberal, terpimpin atau campuran. Jika ekonomi liberal, alokasi sumber daya akan ditentukan kekuatan pasar. Sebaliknya, pada sistem ekonomi terpimpin, alokasi sumber daya ditentukan pemerintah.

Namun, pada kasus yang lain, justru kekuatan ekonomi bisa memengaruhi kekuatan politik di suatu negara. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan ekonomi dapat melakukan lobi-lobi politik sehingga dapat

memengaruhi situasi politik, kelembagaan, dan hukum di negara itu. Lihatlah bagaimana Presiden Trump lebih mementingkan pertimbangan ekonomi dalam mempertahankan hubungannya dengan Kerajaan Arab Saudi dalam menangani kasus pembunuhan Khashoggi.

Di Indonesia sendiri masih segar dalam ingatan kita bagaimana isu ekonomi melengserkan Orla dan Orba. Di Orla, kita ingat Tritura (tiga tuntutan rakyat). Salah satu isinya ialah turunkan harga pangan dan sandang karena saat itu telah terjadi hyper-inflasi. Pun ketika Orba lengser, isu ekonomilah yang mencuat, yaitu ketika krisis ekonomi menghantam RI pada 1997/1998.
 
Pentingnya memahami ilmu ekonomi

Seperti diuraikan di atas, politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat. Mengutip profesor saya, ilmu ekonomi dan ilmu politik bak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya.

Penjelasannya sederhana, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya. Misalnya, bagaimana politisi itu bisa meyakinkan pemilih bahwa ketika dia berkuasa harga pangan murah, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. Bagaimana politisi mencapai indikator-indikator ekonomi itu.

Untuk memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka back-up yang kuat dari tim ekonomi sangat diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada.

Tim ekonomi paling tidak, pernah mendapatkan mata kuliah mikroekonomi dan makroekonomi. Sehingga, pemahaman secara menyeluruh tentang bagaimana ekonomi bekerja. Kenapa Margaret Thatcher dan Ronald Reagan bisa menjalankan karier politik mereka dengan baik? Salah satunya karena didukung ahli ekonomi yang kuat, seperti Milton Friedman, Keith Joseph, dan Friedrich Hayek.

Di tahun politik yang intesitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ekonomi menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi para politisi.

Bagi partai oposisi, isu-isu ekonomi dapat diangkat untuk mengkritisi pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. Bagi incumbent, kinerja ekonomi menentukan seberapa besar keberhasilan partai incumbent itu untuk berkuasa kembali. Siapa pun itu, masyarakat hendaknya disajikan debat ekonomi yang berkualitas, bukan isu ekonomi yang digoreng untuk kepentingan sesaat.

 

BERITA TERKAIT