Dirjen Otda Dorong Daerah Ciptakan Peraturan Daerah Berkualitas


Penulis: OL/S1-25 - 12 November 2018, 11:20 WIB
MI/Permana
 MI/Permana

DIRJEN Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) Soni Sumarsono mengungkapkan, banyak peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah yang yang menghambat investasi dan perizinan.

"Saya teringat ketika suatu saat Bapak Presiden (Joko Widodo) memanggil Bapak Mendagri. Saya diminta ikut mendampingi Mendagri saat menghadap Presiden. Dalam pertemuan itu, Presiden menyatakan kegalauannya, kegelisahanya bahwa ternyata banyak perda di provinsi dan kabupaten/kota yang menghambat perizinan, investasi dan sebagainya," ujar Soni ketika membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Biro Hukum Provinsi Seluruh Indonesia dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Hotel Bintang Resort Kuta, Bali, Rabu (7/11). Rakornas tersebut berlangsung hingga Jumat (9/11).

Ia menyebutkan jumlah peraturan yang bertentangan tersebut sangat banyak, mencapai ribuan dari 30 ribuan perda di Indonesia.

Akibatnya, lanjut Soni, tingkat kemudahan perizinan di Indonesia menempati nomor 109. Jika dibandingkan dengan negara tetangga terkait dengan kemudahan perizinan, Singapura menempati peringkat pertama, Malaysia keenam, dan Thailand kesembilan.

Ia menyebutkan ketika itu Presiden Joko Widodo pun bertanya ke Mendagri Tjahjo Kumolo apakah bisa menghapus peraturan yang menghambat tersebut. "Mendapat permintaan itu, Pak Mendagri menoleh ke saya. Lalu saya jawab bisa. Kemudian Presiden bertanya berapa lama, apakah bisa enam bulan. Saya langsung jawab hanya tiga bulan. Oleh karena itu saya bekerja keras untuk membatalkan perda, pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota) yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya, menghambat perizinan dan investasi," ujarnya.

 

"Sampai dengan keluarnya Keputusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 bahwa Mendagri dan gubernur tidak bisa lagi membatalkan perda, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, Namun, pemerintah pusat tetap menginginkan produk hukum daerah yang berkualitas. Maka para kepala biro hukum dan kepala bagian hukum di Indonesia harus ditingkatkan kualitas SDM-nya. Ini demi melahirkan produk hukum di daerah yang berkualitas," ujarnya. Disamping, lanjut Soni, peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah khususnya terkait pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah kab/kota perlu ditingkatkan, tentunya dengan bentuk-bentuk pembinaan seperti fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan lainnya.

 

Tingkatkan kualitas SDM

Dengan adanya keputusan tersebut, tambah Soni, pemerintah pusat menempuh jalur lain, yaitu meningkatkan kualitas para ASN (aparatur sipil negara) di bidang hukum.

Salah satunya, katanya, dengan Rakornas Kepala Biro Hukum Provinsi Seluruh Indonesia dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota bertujuan mewujudkan sinergitas serta peningkatan pembinaan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas. Produk hukum tersebut diharapkan tidak menghambat perizinan, tidak mengabaikan sisi kemanusiaan, tidak prokapitalis, tidak prokelompok tertentu.

Selain itu, ucap Soni, dari Rakornas diharapkan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM ASN di bidang hukum. "Bila perlu ada sekolah khusus pembuat perda. Mereka disekolahkan secara singkat, bisa dua bulan, bisa tiga bulan, bisa enam bulan. Pemerintah biayai itu. Namun, harus konsisten. Jangan sampai setelah sekolah mereka dipindahkan menjadi staf ahli, atau di dinas yang tidak ada hubunganya dengan keahliannya," ujarnya.

Menurut dia, rambu-rambu dalam pembuatan perda/pergub/perbup/perwali harus berasaskan Pancasila dan UUD 45.

Rambu-rambu itu, pertama, peraturan harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, peraturan harus mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara.

Ketiga, peraturan harus memajukan kesejahteraan umum. Keempat, peraturan harus mengayomi, pro terhadap kemanusian, memiliki asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita ingin agar perda itu berkualitas, bernilai Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

BERITA TERKAIT