Mendagri Anggap Wajar Kampanye di Sekolah dan Pesantren


Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani - 10 October 2018, 13:57 WIB
MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan kata sambutan pada penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) penerapan E-Planning dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menganggap tak masalah jika kampanye dilakukan di sekolah atau pesantren. Selama hal itu tidak menggunakan anggaran negara untuk pendidikan atau anggaran negara lainnya

"Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih, siswa SMA kan punya hak pilih," ujar Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (10/10).

Ia mengatakan, sebagai pemilik hak pilih, siswa sekolah dan pesantren juga memiliki hak mendapatkan edukasi dan sosialisasi terkait pemilu. Hal itu bisa dilakukan asal dengan tidak melibatkan ASN sebagai bagian dari pelaku kampanye.

"Tetapi, jangan mengajak ASN-nya, jangan menggunakan anggaran aset daerah, itu saja saya kira yang harus diingat," kata Tjahjo.

Meski begitu, Tjahjo mengatakan ia tidak ingin mengintervensi aturan KPU. Bila ada pihak yang ingin melakukan kampanye di sarana pendidikan, ia tetap menganjurkan untuk terlebih dulu berkoordinasi dan meminta pendapat dari KPU atau KPUD setempat. (OL-3)

BERITA TERKAIT