Normalisasi Mandek, 129 Kelurahan di DKI Jakarta Berpotensi Banjir


Penulis: Nicky Aulia Widadio - 09 October 2018, 11:14 WIB
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/
 ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/
Pekerja menyelesaikan pembangunan turap di aliran Sungai Ciliwung Kecil, Jakarta, Jumat (28/9). Pembangunan prasarana sungai/kali aliran tengah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meluapnya air yang menyebabkan genangan di jalan raya saat masuk musim p

KEPALA Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (BBWSCC) Bambang Hidayah menuturkan ada 129 kelurahan yang berpotensi terendam banjir pada musim hujan 2018 mendatang. Salah satu penyebabnya karena program normalisasi sungai tidak berjalan.

"Itu kelurahan di sekitar kali, termasuk Kali Ciliwung," ujar Bambang ketika dihubungi, Selasa (9/10).

Data itu didapat berdasarkan evaluasi kajian banjir terakhir oleh BBWSCC. Rinciannya yakni enam kelurahan di sekitar aliran Kali Angke, 21 kelurahan di aliran Kali Pesanggrahan, 12 kelurahan di aliran Kali Krukut, 28 kelurahan di aliran Kali Ciliwung, 10 kelurahan di aliran Kanal Banjir Barat, 9 kelurahan di aliran Kali Ciliwung Lama, 23 kelurahan di aliran Kali Sunter, 12 kelurahan di aliran Kali Cipinang, dan 8 kelurahan di aliran Cengkareng Drain.

Bambang menjelaskan, potensi banjir datang karena kapasitas kali-kali tersebut tidak mampu menampung air yang datang dari hulu. Program normalisasi pun tidak lagi berjalan sejak 2017 karena proses pembebasan lahan oleh Pemprov DKI belum rampung.

"Tahun ini tidak ada kegiatan normalisasi. Kegiatan dari 2013 sampai 2017 itu itu hanya 48%," kata Bambang.

Selain normalisasi, Bambang menuturkan pengerukan sungai juga perlu rutin dilakukan menjelang musim hujan. Pengerukan bertujuan memastikan sungai tidak dangkal sehingga bisa menampung debit air lebih banyak.

Normalisasi Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggrahan juga tidak akan terselenggara pada 2019 mendatang. Sebab pembebasan lahan juga belum rampung. Akibatnya, BBWSCC tidak bisa mengajukan anggaran normalisasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bambang sebelumnya menuturkan proyek normalisasi di tiga kali tersebut kemungkinan baru bisa berjalan lagi pada 2020. Sementara ini, BBWSCC akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk menyesuaikan konsep normalisasi yang sebelumnya telah terlaksana dengan konsep naturalisasi yang diinginkan Gubernur DKI Anies Baswedan. (OL-2)

BERITA TERKAIT