16 August 2018, 10:20 WIB

Koordinasi Daerah dan Pusat Bantu Kedaulatan di Perbatasan


Nurjiyanto | HUT RI

MI/ M TAUFAN SP BUSTAN
 MI/ M TAUFAN SP BUSTAN
NOL KILOMETER MERAUKE: Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Bupati Merauke Frederikus Gebze (tengah), dan Penjabat Gubernur Papua Sudarmo (kanan) di kawasan Nol Kilometer Merauke di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabu

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Kepala Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengakui pengelolaan pembangunan di wilayah perbatasan dibagi menjadi beberapa bagian.

Menurutnya yang terkait dengan batas wilayah negara permasalahan yang harus diselesaikan menyangkut ini ialah penyelesaian batas darat, laut, udara dan pemanfaatannya.

Selain itu secara kelembagaan, pengelolaan terkait dengan hal tersebut adalah adanya mekanisme perencanaan dan pengendalian terpadu antara kapasitas aparatur dan masyarakat.

"Misalnya pembangunan pos lintas batas terpadu dan antisipasi criminal border lalu pembangunan kawasan perbatasan. Kedaulatan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kedaulatan wilayah, itu aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan," ungkapnya, Senin (6/8).

Ia mengatakan secara keseluruhan pembangunan di wilayah perbatasan amat dipengaruhi sejalannya program pemerintah pusat serta program para kepala daerah. Pasalnya, kepala daerah memiliki pengetahuan terkait kondisi dan dinamika di perbatasan itu sendiri.

Peran kepala daerah dapat menjadi mata pemeritah pusat terkait masalah real yang dihadapi di daerah perbatasan. Menurutnya identifikasi masalah penting untuk dilakukan agar nantinya fokus pembangunan dapat efektif.

Untuk itu, koordinasi antara kepala daerah dan pemerintah pusat beserta kementerian/lembaga yang memiliki peran dalam pengembangan daerah perbatasan perlu ditingkatkan.

"Kepala daerah juga harus punya perhatian serius pada kondisi dan dinamika di perbatasan. Sebab, kepala daerah yang tahu wilayahnya. Karena pembangunan di perbatasan harus saling terintegrasi," ujarnya.

Mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan sendiri ungkapnya memang menjadi salah satu titik fokus pemerintah. Sebab, hal tersebut merupakan penjabaran dari Nawa Cita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurutnya, saat ini infrastruktur di wilayah perbatasan sudah semakin baik meskipun masih ada hal yang perlu dibenahi.

"Infrastruktur di wilayah perbatasan negara, kini sudah makin baik. Tinggal menggenjot sarana dan prasarana pendukung, sehingga geliat di perbatasan kian terasa antara wilayah terluar dan pusat pertumbuhan saling terintegrasi," ungkapnya.

Banyak capaian

Saat ini sudah banyak capaian pembangunan yang telah dilakukan khsususnya di tapal batas negara. Dari sisi infrastruktur, perbatasan negara telah berubah drastis pun pembangunan sarana pendukung. Pemerintah pun ungkapnya terus berupaya memaksimalkan proses pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia di daerah perbatasan, salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi.

"Maka ini beranda depan kita, wilayah pertahanan kita, ini yang ingin dibangun dan Pak Jokowi sudah mempercepat ini. Secara fisik ya, tinggal bagaimana memberdayakan masyarakat supaya berketahanan di semua aspek," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan dalam segi kemanan pemerintah fokus dalam penaganan tiga kejahatan yakni narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. Antisipasi serta penanganannya pun dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan para kepala daerah. Menurutnya peran kepala daerah amat penting sebagai wakil pemerintah pusat. Selain itu, adanya kedekatan dari segi pemahaman terhadap daerah memungkinkan adanya efektivitas dalam segi penanggulangan serta antisipasi khususnya di tingkat keamanan perbatasan.

"Sebetulnya banyak kerawanan di perbatasan antara lain kan seperti itu. Karena memasukkan barang tanpa membayar bea masuk barang terlarang masuk, kemudian kita juga terikat dengan pemenuhan kebutuhan pokok, dan dana kita lari ke sana semua. Nah, inilah yang harus kita tumbuh kembangkan."

Dari segi pembagunan sosial, ekonomi, dan pendidikan pemerintah telah mengerjakan pembangunan sarana pendidikan antara lain pembangunan SD di 32 provinsi, SMP di 20 lokasi prioritas (lokpri), SMA dan SMK di 30 lokpri serta pembangunan 3 unit sekolah dasar.

Infrastruktur terkait jaringan air bersih, misalnya, telah dibangun jaringan air bersih di 56 lokpri dan juga sarana untuk penyediaan air baku di 21 lokpri.

"Dari segi kedaulatan pangan ada program cetak sawah contohnya di Kalimantan Barat dengan luas 1.049 hektare yang telah menghasilkan produksi kurang lebih 2.343 ton. Program cetak sawah yamg dilakukan di Papua kurang lebih 2.115 hektare dan hasil yang dicapai kurang lebih 6.345 ton beras.''

Pemerintah sendiri juga telah merampungkan pemgangunan Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) pada tahap pertama sebnayak 7 PLBN. Selanjutnya pada tahap kedua ini ada 9 PLBN yang dicanangkan akan dibangun hingga 2019. 9 PLBN tersebut nantinya akan dibangun di Sta Kabupaten Merauke (Papua), Jagoi Babang Kabupaten Bengkatang (Kalimantan barat), Jasa Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat), Long Nawang Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), Labang Kabupaten Nunukan (Kalimantan utara), Sei Pancang (Kalimantan Utara), Oepoli (Nusa Tenggara Timur) dan PLBN Napan (Nusa Tenggara Timur). (*/P-1)

BERITA TERKAIT