KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyatakan sejauh ini belum menemukan adanya dugaan aliran adana korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G pada BAKTI Kominfo 2020-2022 ke partai politik (parpol).
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengaku telah mendapatkan informasi bahwa aliran dana dugaan korupsi pembangunan menara itu mengalir ke tiga partai politik.
“Belum ya (dugaan aliran dana ke parpol), jangan tanya terlalu jauh,” ungkap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, yang dikutip, Kamis (25/5/2023).
Baca juga: Kejagung Periksa 4 Orang Saksi Terkait Kasus BTS Bakti Kominfo
Ketut juga belum bisa membeberkan terkait ada atau tidaknya jadwal pemeriksaan bagi petinggi parpol untuk mendalami dugaan adanya aliran dana tersebut.
“Belum sejauh itu. Kita fokus untuk menyelesaikan perkara yang sudah kita tangani, yang sudah ditahan enam orang ini, jangan kemana-mana,” tegasnya.
Baca juga: Kuasa Hukum Johnny G Plate Bantah Kliennya Terima Rp500 Juta Per Bulan
Sebelumnya, Kejagung diminta untuk mengusut dugaan adanya keterlibatan tiga nama partai politik dalam korupsi mega proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, kemarin mengatakan praktik korupsi tidak bisa lagi ditutupi karena publik sudah bisa menilai dan melihat termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Yang jelas prinsipnya begini zaman sekarang ini engga bisa kita tutup. Kita ini seperti hidup di rumah kaca yang rakyat masyarakat itu akan melihat tapi juga jangan barang yang belum jelas baru rumor atau bahkan dibilang gosip kemudian disampaikan karena apa? Nanti masyarakat itu menangkapnya itu sebagai sebuah kebenaran,” ucapnya, Rabu (24/5).
(Z-9)
