PARTAI Demokrat mengkritisi kebijakan penyusunan APBN 2024 yang disusun oleh pemerintah. Kritik tersebut disampaikan melalui penyampaian pandangan fraksi partai Demokrat yang dibacakan oleh Anggota Komisi I Demokrat Rizki Natakusumah.
"Tahun 2024 merupakan tahun politik, Fraksi Partai Demokrat memastikan agar pemerintah tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas," ujar Rizki dalam Rapat Paripurna DPR yang berlansung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Rizki melanjutkan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024. Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program prioritas kemudian menjadi terganggu dan tidak terarah.
Baca juga : 9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan
Fraksi Partai Demokrat berharap bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN tahun 2024 dapat mewujudkan target RPJMN dan menjadi momentum untuk mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan.
Rizki menjelaskan, APBN juga harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan kesehatan.
Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini
“Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Rizki melanjutkan, pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Pasalnya, kebijakan fiskal pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
"Yakni kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan Pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Reformasi struktural yang direncakan harus menghasilkan ekonomi yang produktif dan berdaya saing dan bernilai tambah tinggi," katanya.
Selain itu, belanja negara harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal yang dialami. Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect.
"Sehingga anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan sebaiknya dapat difokuskan terlebih dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat," ujarnya. (Z-8)
