BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan menyinggung soal negara dengan institusi politik yang harus bersifat melayani semua. Negara tersebut harus menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.
"Negara seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan, misalnya, yang seperti ini tidak ada market player sekaligus regulator," kata Anies dalam acara Milad ke-21 PKS, Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Anies juga menekankan sistem negara seperti itu mestinya dapat terwujud keseimbangan dalam sistem pemerintahan.
Pejabat tidak ada yang saling rangkap jabatan. "Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya dan tidak kemudian serbarangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," ucap Anies.
Baca juga: Anies: SBY Lebih Banyak Bangun Jalan Nontol daripada Jokowi
Negara demokrasi, kata Anies, harus memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan. Artinya, tidak memberikan keistimewaan pada setiap unsur keluarga meski sedang berada pada lingkaran kekuasaan.
Selain itu, Anies menuturkan negara dengan sistem melayani cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Dengan demikian, yang dilakukan memperkuat cabang-cabang hukum agar independen.
"Supaya terbebas dari intervensi politik, transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di republik ini," ujar Anies. (Z-2)
