KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia tidak terlepas dari minimnya infrastruktur yang tersedia.
Pemerintah, melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), sedianya telah menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki setidaknya satu mal pelayanan publik (MPP).
Namun, hingga saat ini, dari total 514 kabupaten/kota, baru 57 yang sudah merealisasikan pembangunan, atau hanya 11% dari target.
“Saya membayangkan pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang. Inilah alasan mengapa masyarakat di pelosok kabupaten/kota, terutama di luar Jawa sulit mendapatkan pelayanan publik. Kita harus memberi atensi terhadap masalah ini," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Selasa (5/7).
Oleh karena itu, KSP pun berkomitmen untuk mempercepat revitalisasi atau pembangunan MPP terutama di daerah-daerah di luar Jawa.
Moeldoko akan mengundang seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan program tersebut ke depan.
"Ini adalah bagian dari program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Harapannya, MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,” imbuh mantan Panglima TNI itu.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.
Ia menyarankan pemerintah pusat untuk segera membentuk satuan gugus tugas yang bekerja menyusun roadmap percepatan pembangunan MPP yang terdigitalisasi dan terhubung dengan Online Submission System.
"Kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Jawa. Padahal, stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah. Ini jadi masalah karena kita menganut sistem desentralisasi. Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah," tandas Eko. (OL-8)
