30 June 2022, 13:35 WIB

KPU Ungkap Dampak Kehadiran IKN untuk Pemilu 2024


Yakub Pryatama Wijayaatmaja |

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI membeberkan dampak adanya kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) baru terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menuturkan pihaknya butuh kepastian posisi IKN, apakah bakal berstatus Provinsi atau daerah otonomi. 

Baca juga: Iriana Jadi Bukti Perempuan Punya Peran Penting dalam Proses Perdamaian

“Konsekuensi dari IKN itu harus ditentukan IKN Provinsi atau bukan? termasuk daerah otonomi atau bukan?,” ungkap Hasyim, Kamis (30/6). 

Pada Undang-Undang IKN, dijelaskan bahwa pemilu yang bakal diadakan adalah Pilpres, Pileg DPR dan DPR.

“Dengan begitu konsekuensi elektoralnya pasti akan ada dapil baru untuk IKN khusus untuk DPR RI,” tuturnya. 

Tak hanya itu, Hasyim menyebut IKN juga butuh dapil baru untuk DPD. Ia menuturkan konsekuensi dari adanya IKN ialah posisi Kalimantan Timur dan Jakarta. Pasalnya di Kalimantan Timur, sebagian daerah administratifnya merupakan bagian dari IKN. 

Maka, Hasyim mengemukakan dapil DPR RI dan DPRD di Kaltim akan ada ada perubahan komposisi. Perubahan itu juga mencakup wilayah administrasi IKN yang berasal dari dua Kabupaten, yakni Kutai Kartanegaradan Penajam Paser utara.

“Konsekuensinya dua wilayah itu juga mengalami perubahan dan mesti diatur lagi dalam Undang-Undang Pemilu,” tutur Hasyim. 

Sementara itu, konsekuensi lainnya ialah posisi Jakarta yang belum jelas ketika IKN telah resmi. “Jika IKN sudah jadi Ibu Kota, jadi Jakarta ini apa?,” tuturnya. 

Ia menyebut dampak dari adanya IKN ialah elektoral untuk pemilih luar negeri. Hal itu lantaran suara pemilih luar negeri selama ini dihitung masuk pada dapil Jakarta dua, yakni Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. 

“Kalau bukan jadi Ibu Kota lagi, suara pemilih luar negeri akan dihitung untuk dapil mana?,” paparnya. 

Berikutnya, pemilihan Gubernur Jakarta juga akan berpengaruh terkait formula elektoralnya. 

Selama ini, untuk menentukan Gubernur DKI menggunakan rumus suara yang terbanyak atau berdasarkan suara di atas 50 persen. Jika belum melewati ambang batas maka akan ada putaran kedua. 

“Pertanyaannya, kalau Jakarta sudah bukan Ibu Kota instrumennya akan diubah atau tidak?,” ujarnya. 

“Apakah jika IKN pindah, daerah otonominya tetap seperti ini, provinsi atau daerah Jakartanya diberikan otonomi atau tidak,” tambahnya. 

Menurut Hasyim, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan, terurama terkait aspek elektoral, penataan dapil, jumlah kursi beberapa daerah. (OL-6)

BERITA TERKAIT