10 June 2022, 22:06 WIB

Kejagung Periksa Dua Petinggi Petrogas terkait Korupsi Besi Baja


Tri Subarkah |

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa dua petinggi PT Petamina Gas (Petrogas) sebagai saksi dalam kasus korupsi impor besi baja, Jumat (10/6). Keduanya adalah Direktur Teknik dan Operasi Rosa Permata Sari dan Manager Material Management Iwan Ridwan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan terhadap Rosa difokuskan soal tidak adanya kerja sama antara Petrogas dan PT Intisumber Bajasakti terkait proyek pembangunan Pipa Gas Bumi di Bekasi dan Semarang.

Seperti diketahui, Intisumber Bajasakti menjadi salah satu tersangka korporasi dalam perkara yang terjadi antara 2016 sampai 2021 tersebut. Kerja sama dengan Petrogas digunakan Intisumber Bajasakti untuk mengimpor besi baja.

"Sebagaimana dijadikan dasar penerbitan surat penjelasan (sujel)," jelas Ketut melalui keterangan tertulis.

Baca juga : Tersangka Korupsi Gereja King Mile 32 Papua Batal Penuhi Panggilan KPK

Materi penyidikan yang sama, lanjut Ketut, juga didalami penyidik Gedung Bundar terhadap saksi Iwan. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelasnya.

Petrogas merupakan satu dari empat perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang namanya dicatut oleh perusahaan importir besi baja. Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan sujel berfungsi untuk mengeluarkan produk besi baja yang diimpor dari Tiongkok itu bisa dikeluarkan dari pelabuhan atau wilayah pabean.

"Seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan proyek Strategis Nasional yang dikerjakan perusahaan BUMN," jelas Supardi.

Selain Petrogas, BUMN lain yang dicatut adalah PT Waskita karya, PT Wijaya Karya, dan PT Nindya Karya. Alih-alih untuk proyek Strategis Nasional, besi baja yang diimpor tersebut justru dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah ketimbang produk dalam negeri. Hal ini disinyalir mengakibatkan produk lokal kalah bersaing. (OL-7)

BERITA TERKAIT