12 May 2022, 17:37 WIB

Anggota DPR Ingatkan Mendagri Perihal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah


Putra Ananda | Politik dan Hukum

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengingatkan agar pemerintah secara khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Hal itu perlu perlu dilakukan agar pelayanan publik terus berjalan hingga terpilihnya kepala daerah definitif pada pilkada serentak 2024.

"Dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan semacam petunjuk atau panduan terkait mekanisme penunjukan Pj kepala daerah. Diantaranya Kemendagri harus melakukan pemetaan kondisi riil dan memperhatikan kepentingan daerah masing-masing," jelas Guspardi di Jakarta, Kamis (12/5).

Baca juga: Kemendagri Pastikan Kelayakan Penjabat Kepala Daerah 

Guspardi menjelaskan Pj yang telah ditunjuk oleh Mendagri nantinya dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

Tak hanya itu, Guspardi juga menekankan mengenai keputusan MK yang melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah.

"Kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Itupun dengan catatan apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka," ujar Guspardi lebih lanjut.

Guspardi menjelaskan bahwa Amar putusan MK tersebut mengikat dan harus dilaksanakan secara konsisten.

Mengingat gelombang pertama pengisian pejabat kepala daerah sudah mulai pekan ini. Sebagai negara hukum, Kemendagri harus taat asas dan taat hukum apa yang telah ditetapkan dan yang diputuskan oleh MK.

"Putusan MK itu bukan untuk didiskusikan tapi harus dilaksanakan," tegas politikus PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengingatkan, agar Kemendagri sudah mempersiapkan peraturan teknis menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Supaya Pj kepala daerah yang ditunjuk dapat bekerja sesuai ketentuan UU dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan bersikap netral, objektif dan tidak menjadi mesin kepentingan politik pihak tertentu serta dapat mengurangi resistensi politik.

"Pj kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, juga harus dapat bekerja sama dengan DPRD," jelasnya.

"Sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah, sampai adanya kepala daerah definitif berdasarkan hasil pilkada serentak nasional 2024," ungkap Guspardi. (Uta/OL-09)

BERITA TERKAIT