ANGGOTA Komisi II DPR Luqman Hakim terkejut sekaligus menjadi khawatir atas ancaman hilangnya 200 juta data penduduk Indonesia yang ada pada pusat data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Ancaman itu akibat dari perangkat keras atau ratusan server sebagai tempat penyimpanan data kondisinya sudah terlalu tua, aus, kedaluarsa dan sebagian suku cadang sudah tidak diproduksi lagi.
"Menurut informasi yang saya terima bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut akibat dari kemungkinan rusaknya sudah sangat besar," ujarnya saat dihubungi, Selasa (12/4).
Menurut Luqman, dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah rapat kerja, Luqman menilai yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belum komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.
"Saya melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur di mana proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas. Saya khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila sistemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal maka bisa saja kita akan setback, kembali ke jaman batu," tegasnya.
Data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan manfaat sangat besar. Sampai hari ini terdapat sekitar 4517 instansi yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan.
Luqman khawatir banyak pelayanan pemerintah yang akan terganggu. Data tersebut juga menjadi basis utama dari data pemilih yang akan dipakai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.
"Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan dengan sistem data center milik Dukcapil, tentu juga akan mengganggu proses pemilu yang akan datang," cetusnya. (P-2)
