DPR Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk langsung menangkap mafia pangan pangan khususnya mafia minyak goreng. Mafia tersebut rencananya akan diumumkan oleh polisi kemarin namun dibatalkan.
“Saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu serahkan saja kepada penegak hukum, saya pikir tidak perlu diumumkan, langsung tangkap saja kenapa sih,” cetusnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (22/3) di Jakarta.
Dia menegaskan dari rapat yang digelar DPR dengan Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu sudah diungkapkan adanya mafia minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan dan penaikan harga minyak goreng hingga kini.
“Kalau kami cek ya memang ada mafianya, tapi tida perlu digembar-gembor diumumkan, tangkap saja langsung”
Baca juga: KPK Sarankan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Penjualan Minyak Goreng Kemasan
Kejadian mudahnya bahan pokok menghilang dari pasaran termasuk penaikan harga menjelang hari besar membuat pemerintah harus sigap untuk melakukan antisipasi sedangkan DPR wajib menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini yang kemudian DPR membentuk panitia kerja komoditas bahan pokok.
“Panja tentang komoditas bahan pokok ini juga penting, karena ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas DPR, salah satunya bidang pengawasan dan ini penting juga buat kita untuk mengetahui dan panja ini akan mengurai sebab kelangkaan, solusinya yang dibuat oleh komisi teknis,” ungkapnya.
Dengan menjalankan fungsi masing-masih maka DPR dan pemerintah dapat bekerja cepat dalam mengamankan kebijakan presiden agar tidak terjadi lonjakan harga. Di sisi lain Dasco menerangkan usulan Fraksi PKS menyoal hak angket, hal ini akan dibawa terlebih dulu ke badan musyawarah.
“Soal masalah pansus yang diusulkan nanti kami akan bawa ke badan musyawarah. Disetujui tidak disetujui tergantung pada pendapat para fraksi di badan musyawarah tersebut,” tukasnya. (OL-4)
