01 March 2022, 11:20 WIB

KPK Diminta Supervisi Kekeliruan Kasus Nurhayati di Cirebon


 Indriyani Astuti |

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap kinerja Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon, Jawa Barat terkait kekeliruan dalam kasus Nurhayati.

Nurhayati merupakan mantan bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, yang dijadikan tersangka usai melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan kepala desanya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan langkah hukum Polres Cirebon yang terkesan menimbulkan sejumlah persoalan serius. Pertama, nama baik Nurhayati telah tercemar akibat status tersangka yang disematkan Polres Cirebon.

Kedua, penetapan tersangka kepada pihak yang diduga memberikan informasi berpotensi besar menyurutkan langkah masyarakat untuk berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi.

Baca juga: Kejagung Pastikan Perkara Nurhayati Dihentikan

"Permasalahan ini semestinya tidak terjadi jika Polres Cirebon profesional, setidaknya memahami perbedaan perbuatan pidana dan administratif serta ketentuan “Alasan Pembenar” dalam hukum pidana yang disebutkan Pasal 51 KUHP," ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (1/3).

Ia menambahkan, Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjamin adanya peran serta masyarakat, antara lain dalam memberikan informasi dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

"ICW menyerukan desakan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati," tuturnya.

Selain itu, menurutnya Divisi Profesi dan Pengamanan Polri segera memanggil dan memeriksa penyidik Polres Cirebon yang menetapkan tersangka Nurhayati.

Sebab, ujar dia, para penyidik berpotensi melanggar kode etik Polri, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 terkait etika dalam hubungan dengan masyarakat.

"Kapolri segera menegur dan mengevaluasi Kapolres Cirebon karena terbukti tidak profesional dalam mengawasi tugas bawahannya saat menangani perkara korupsi di Desa Citemu," cetusnya.

Beberapa waktu terakhir, para pejabat termasukMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, penetapan tersangka Nurhayati tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup. Sehingga aparat penegak hukum, baik Kepolisian atau Kejaksaan, diminta segera menghentikan penyidikan terhadap Nurhayati. (Ind/OL-09)

BERITA TERKAIT