26 January 2022, 14:00 WIB

KSP: Penunjukan Kepala Otorita IKN tak Ada Kaitan dengan 2024


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pemilihan kepala otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo tidak ada kaitannya dengan agenda pemilihan presiden 2024.

Siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut nanti adalah sosok yang memang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman dan sikap yang tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Presiden Jokowi itu sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Orang 2024 sudah selesai. Pertimbangan utamanya ya yang berkapasitas, terbaik agar IKN segera siap," ujar Ngabalin kepada wartawan, Rabu (26/1).

Ia mengungkapkan kepala negara memiliki waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan untuk memilih kepala otoritas pemerintahan daerah tersebut.

Saat ini, Jokowi sudah membentuk sebuah tim untuk membantu mengevaluasi dan memberi masukan terkait kandidat-kandidat terbaik yang ada saat ini.

"Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi karena itu hak prerogatif presiden. Paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Itu sudah menjadi ketentuan UU," jelas Ngabalin.

Baca juga: Nama Kepala Otorita IKN Sudah di Kantong Presiden

Ia mengakui, sejauh ini, ada beberapa nama yang memang sudah disebut dan menjadi pertimbangan presiden, seperti mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Yang terbaru, Jokowi juga menyebut sosok yang cocok memimpin IKN adalah kepala daerah yang sukses serta memiliki latar belakang arsitek. Publik lalu menghubungkan kriteria tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sejak 2020, presiden telah menyebut kriteria kepala IKN. Ada Azwar Anas, ada Bambang, ada Ahok, ada Tumiyana. Belakangan, presiden juga menyebut kriteria yang punya latar belakang sukses memimpin daerah dan arsitek. Di dalam UU presiden memang dikasih kewenangan untuk menentukan," tukasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT