17 January 2022, 13:20 WIB

Presiden Pastikan Agenda Transformasi Besar Bangsa Berlanjut


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PANDEMI covid-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar yang sedang Indonesia lakukan. Berbagai tantangan yang menghadang harus bisa ditangani dengan baik, bahkan dijadikan sebagai batu loncatan bagi bangsa untuk menggapai target-target pokok yang telah ditetapkan.

Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Dies Natalies ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (17/1). "Tetap harus terus berjalan transformasi besar yang kita lakukan," ucap Jokowi.

Pemerintah tengah menjalankan transformasi akbar di tiga bidang yaitu industri hilir, ekonomi hijau dan ekonomi digital. Di sektor industri hilir, negara telah memulai langkahnya dengan sebuah terobosan berupa pelarangan ekspor nikel mentah sejak awal 2020 silam.

Sejak saat itu, seluruh nikel yang dikeruk dari perut Bumi Pertiwi harus diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi di dalam negeri. Tujuannya jelas, yaitu agar negara dan masyarakat bisa menerima nilai tambah yang besar.

"Sudah berapa ratus tahun kita hanya mengirim bahan mentah? Sejak zaman VOC. Oleh karena itu, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Kita ingin nilai tambah ada di Tanah Air. Selain memberi pemasukan besar kepada negara dalam bentuk pajak dan royalti, itu juga membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ke depan, tidak hanya nikel, komoditas tambang seperti bauksit, tembaga, timah, juga akan dilarang dijual secara mentah ke luar negeri.
Jokowi mengungkapkan, dengan mengekspor bahan tambang dalam bentuk jadi atau separuh jadi, nilai yang diperoleh sangat jauh lebih besar.

Presiden mencontohkan nilai tambah nikel. Tujuh tahun lalu, ketika komoditas tersebut dijual dalam bentuk baku, Indonesia hanya mengantongi hasil US$1 miliar atau setara Rp14 triliun.

Selanjutnya, di 2021, ketika nikel sudah diolah dan berubah bentuk menjadi besi baja, nilai ekspor yang diraup mencapai US$20,8 miliar atau sekitar Rp300 triliun. "Dari Rp15 triliun ke Rp300 triliun itu sangat besar. Kita juga membuka lapangan kerja yang banyak sekali," tuturnya.

Presiden mengakui, dalam pelaksanaannya, upaya transformasi tersebut tentu mendapat batu sandungan terutama dari mitra dagang luar negeri. Mereka menganggap Indonesia menghambat perdagangan dan melaporkan kebijakan itu ke Badan PBB untuk Perdagangan Dunia (WTO).

"Kalau mau laporkan, ya laporkan saja. Kita punya argumentasi kuat bahwa kita mau membuka lapangan kerja untuk rakyat kita. Tidak tahu menang atau kalah karena ini masih dalam proses di WTO, tetapi saya harapkan menang. Yang jelas kita tidak akan hentikan walaupun dibawa ke WTO," tegas Jokowi.

Beralih ke transformasi selanjutnya, yakni ekonomi hijau, Indonesia tengah membangun sebuah kawasan industri di Kalimantan Utara yang didesain ramah lingkungan.

Nantinya, barang-barang yang dihasilkan dari kawasan tersebut akan dilabeli sebagai produk hijau yang kini pasarnya semakin besar di seluruh dunia.

"Ini budaya baru yang didukung ekosistem hijau di dunia. Di Eropa, kalau dihasilkan dari produksi energi hijau, itu akan dihargai lebih tinggi. Kita punya kekuatan di sini, modal besar untuk menghasilkan produk-produk hijau," terang Jokowi.

Modal besar yang ia maksud adalah sumber energi baru terbarukan (EBT) yang begitu melimpah. Jokowi menyebut Indonesia memiliki potensi EBT 418 ribu megawatt yang berasal dari sungai, arus bawah laut, geotermal dan angin yang bisa dikembangkan secara maksimal.

Adapun, transformasi besar yang terakhir ada di sektor ekonomi digital. Indonesia, sambung Jokowi, memiliki potensi dan pasar yang sangat besar di industri tersebut. Perkembangan sektor digital di Tanah Air juga jauh lebih pesat jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Di 2025, nilai pasar digital kita akan mencapai US$146 miliar. Ada potensi Rp2.100 triliun yang bisa kita raih," ucap presiden.

Di Asia Tenggara, peran industri ekonomi digital Indonesia juga sangat krusial. "Kota berkontribusi 40% dari seluruh ekonomi digital di ASEAN. Kita juga punya delapan unicorn dan satu decacorn, ini yang terbanyak di Asia Tenggara," sebut Jokowi.

Dengan modal dan potensi yang sangat besar itu, ia menegaskan jangan sampai nilai yang luar biasa ada di depan mata justru direbut dan dinikmati negara-negara lain.

Pemerintah pun berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur yang akan mendukung transformasi digital. Di 2021, pemerintah telah memulai konstruksi satelit multifungsi Satria-1. Sebanyak 12.500 base transceiver station (BTS) juga tengah didirikan di belasan ribu desa dan kelurahan yang belum memiliki akses 4G.

"Yang terpenting juga adalah pengembangan SDM (sumber daya manusia). Tanpa ada SDM yang baik, saya ragu urusan ini akan bisa melompat. Oleh sebab itu, saya minta institusi pendidikan tinggi membantu para mahasiswa mengembangkan talenta mereka. Jangan dipagari terlalu banyak program studi yang sudah usang," tandas Jokowi. (P-2)

BERITA TERKAIT