KEMENTERIAN Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik dilingkungan kerja kementerian.
Selain itu, Nota kesepahaman (MOU) ini juga terkait pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem yang sudah diterapkan oleh Kemenko PMK. Ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak, Menko Muhadjir Effendi mengatakan kerja sama ini sebagai bentuk integrasi dan pemanfaatan teknologi dalam proses kerja pemerintahan.
“Ini merupakan relasi sebagai apa yang telah diinstruksikan oleh presiden terkait pelaksanaan e-government, saya ucapkan terima kasih kepada BSSN yang sudah bekerjasama sehingga terbentuknya nota kesepahaman ini,” ujarnya di kantor Kemenko PMK disiarkan melalui kanal YouTube, Jakarta, Selasa (30/11).
Kepala BSSN, Letnan Jendral TNI (purn), Hinsa Siburian mengatakan di era kemajuan teknologi saat ini, perang konvensional tidak lagi menjadi pilihan berbagai negara, melainkan saat ini yang paling pertama dilakukan adalah perang siber dan informasi.
Baca juga : Perbedaan Usia Pensiun TNI dan Polri Digugat ke MK
“Berada di era seperti itu dan setiap saat perang siber dan informasi ini berjalan tanpa ada deklarasi seperti perang perang konvensional lainnya,” terang Hinsa.
“Untuk itu harus waspada,” sambung purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut.
Mengantisipasi hal tersebut sebagai tugas pokok BSSN untuk bekerjasama menghadapi ancaman bersifat teknikal seperti halnya pencurian data dan lainnya. Selain itu masih minimnya ahli digital yang bergerak dalam hal keamanan siber, untuk itu perlu adanya sinergitas dari Kementerian dan lembaga terkait membuat adanya pelatihan untuk para staf dibidang keamanan siber.
“Saya berharap ada tindak lanjut termasuk ada tawaran dari BSSN kemungkinan ada staf kemenko PMK yang bisa dilatih dan di upgrade agar mereka menguasai hal hal yang sifatnya teknis berkaitan dengan implikasi dengan kerjasama ini,” pungkas Muhadjir Effendi. (OL-7)
