29 November 2021, 19:13 WIB

Wapres: Pendekatan Militer tak akan Efektif untuk Kinerja Badan Khusus Papua


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyambut baik upaya KSAD untuk menghindari penggunaan kekuatan militer dalam mengakhiri konflik di Papua. Pasalnya, ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, pendekatan militeristik justru membuat upaya Wapres dan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua untuk membangun provinsi itu menjadi tidak efektif.

“Pendekatan humanis yang akan digunakan KSAD bisa memudahkan kerja Wapres di Papua,” kata Masduki ketika dihubungi, Senin (29/11).

Baca juga: PBNU Didesak Segera Gelar Pleno Tentukan Pelaksanaan Muktamar

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman di depan publik meminta agar satuan tugas TNI yang beroperasi di Papua tidak harus memerangi KKB. Para prajurit diminta merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan Indonesia.

Menurut Masduki, Wapres meyakini pernyataan KSAD tersebut memiliki landasan yang cukup kuat. KSAD kemungkinan besar sudah menerima laporan lapangan mengenai situasi keamanan di Papua. “Jadi pernyataan tersebut sangat bisa dipahami. Apalagi pernyataan tersebut inline dengan pernyataan Panglima TNI terkait penanganan isu Papua,” jelasnya.

Mengenai regulasi terkait lembaga khusus yang menangani pembangunan di Papua, Masduki menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih terus menggodoknya. Direncanakan BP3OK Papua ini terbentuk begitu Perpres pembentukannya dikeluarkan paling lambat 15 Februari 2022.

“Nantinya selain Perpres itu, ada satu Perpres dan Keppres pendukung. Termasuk Keppres penunjukkan Wapres sebagai koordinator BP3OK Papua dan Perpres mengenai rencana induk pembangunan Papua,” ungkapnya.

Masduki menjelaskan, nantinya lembaga terkait pembangunan Papua akan diisi perwakilan kementerian dan pelaksana yang juga melibatkan aktivis dan LSM, termasuk dari kalangan orang asli Papua (OAP). lembaga ini nantinya akan berkantor di Papua.

“Walaupun diisi orang kementerian, lembaga ini tidak boleh birokratis,” pungkasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT