18 October 2021, 15:11 WIB

KSP Pastikan Penyaluran Dana Otsus Papua Semakin Baik


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay meyakini bahwa penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua 2022 akan diawasi lebih ketat. Sehingga, manfaat yang dirasakan masyarakat setempat menjadi lebih maksimal.

Diketahui, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, yang menggantikan UU Nomor 21 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut, ada ketentuan pembentukan lembaga bernama Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), yang bertujuan memperlancar sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi.

Baca juga: Wapres Ingin Dana Otsus Papua Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Adapun BKP3 diketuai Wakil Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. "Dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat, fokus penggunaan dan mekanisme, dana Otsus Papua menjadi lebih jelas dan akuntabel. Sehingga, kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat," ujar Theofransus dalam keterangan resmi, Senin (18/10).

Dana Otsus Papua, lanjut dia, ditujukan untuk wilayah Papua dan Papua Barat, beserta seluruh kabupaten/kota di dua provinsi tersebut. Kebijakan itu berlaku selama 20 tahun, atau sampai 2041.

"Mekanisme penyaluran dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian, telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” jelas Theo.

Baca juga: Kemenhub Tingkatkan Konektivitas di Kabupaten Asmat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran Otsus Papua menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Peningkatan anggaran diberikan dengan satu catatan penting, yakni adanya perbaikan dan penajaman skema pengalokasian, berikut penyaluran dan tata kelola dana.

Dia menjelaskan bahwa keputusan penambahan anggaran Otsus Papua diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. "Utamanya, karena memberi dampak signifikan bagi masyarakat di provinsi tersebut. Diharapkan, bila anggaran ditingkatkan, dampaknya lebih besar lagi," tutur Febrio.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT